Dedi Mulyadi Tantang Menkeu Purbaya Buktikan Tudingan Timbun Dana di Bank: Buka Data dan Faktanya

TRIBUNJAMBI.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melancarkan serangan balik terhadap tudingan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengendap di bank.

Dedi tidak hanya membantah, tetapi juga secara terbuka menantang Menkeu Purbaya untuk membuktikan tudingan tersebut.

Bahkan dia meminta pembuktian itu dengan data yang rinci dan faktual.

Tantangan ini dilayangkan Dedi Mulyadi ini setelah ia secara langsung mengecek kondisi keuangan Pemprov Jawa Barat di Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB).

Hasilnya, ia memastikan bahwa Pemprov Jabar tidak menyimpan dana APBD dalam bentuk deposito.

"Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam (bentuk) deposito. Saya tantang Pak Menkeu untuk membuka data dan faktanya, daerah mana yang menyimpan dana dalam bentuk deposito?" tegas Dedi Mulyadi dalam keterangannya, Senin (20/10/2025).

Gubernur Jawa Barat itu menilai pernyataan Menkeu Purbaya, yang menyebut sejumlah pemda menimbun dana hingga triliunan di bank, dapat menggiring opini publik secara negatif.

Opini tersebut, kata Dedi, seolah-olah menganggap seluruh daerah tidak becus dalam mengelola anggaran.

Baca juga: Dedi Mulyadi Hingga Pemprov Babel Bantah dan Minta Bukti ke Menkeu Purbaya soal Timbun Uang di Bank

Baca juga: Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Pakai Maung, Menkeu Purbaya Dukung Prabowo dan Siapkan Dana

Baca juga: Presiden Prabowo Janjikan dalam 3 Tahun Indonesia Punya Pabrik Mobil Sendiri: Sudah Alokasikan Dana

"Ini adalah sebuah problem yang harus diungkap secara terbuka dan diumumkan kepada publik. Sehingga, tidak membangun opini bahwa seolah-olah daerah ini tidak memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan keuangan," tutur Dedi.

Dampak buruk dari opini yang menggeneralisir ini, menurut Dedi, akan merugikan daerah yang selama ini telah bekerja secara optimal dan akuntabel.

"Ini akan sangat merugikan daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Efeknya, kalau semuanya dianggap menjadi sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan," imbuhnya.

Ia khawatir, dampak negatif tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan daya dukung fiskal, yang secara langsung akan berefek buruk bagi kinerja pembangunan daerah.

Untuk mengakhiri polemik dan menjaga reputasi pemda yang baik, Dedi Mulyadi mendesak Menkeu Purbaya agar tidak ragu-ragu untuk bersikap terbuka.

Dedi meminta Menkeu Purbaya agar segera mempublikasikan daftar lengkap daerah-daerah mana saja yang dananya benar-benar terbukti mengendap dan belum dibelanjakan.

"Umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito," pungkas Dedi, menuntut transparansi total dari Kementerian Keuangan.

Menkeu Purbaya Geram