DPRD Lanny Jaya Kecam Operasi Militer Picu Eksodus Warga: Papua Butuh Kedamaian, Bukan Air Mata

TRIBUNJAMBI.COM - Ketegangan luar biasa menyelimuti Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, Papua Pegunungan.

Hal itu setelah operasi militer mendadak yang dilakukan aparat TNI pada Minggu pagi, 5 Oktober 2025. 

Operasi yang melibatkan dua helikopter dan pasukan darat ini memaksa sedikitnya 2.000 warga dari tiga kampung mengungsi secara massal.

Namun yang lebih memprihatinkan, operasi penyisiran ini berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIT, tepat di saat masyarakat sedang bersiap untuk ibadah Minggu.

Ketua II DPR Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, yang langsung mengunjungi lokasi pengungsian pada Selasa (6/10/2025), menyampaikan keprihatinan mendalam. 

Ia menegaskan operasi militer yang terjadi saat waktu ibadah itu menimbulkan trauma psikologis yang sangat besar.

"Kami turun langsung dan melihat sendiri kondisi di lapangan. Benar, masyarakat sedang bersiap ibadah perjamuan kudus saat penyisiran terjadi. Akibatnya, ibadah dibatalkan dan warga mengungsi ke hutan," tutur Yigibalom.

Kunjungan rombongan legislatif, yang juga didampingi Ketua DPRD Lanny Jaya Riswan Kogoya dan Plt Kepala Dinas Sosial Petron Tabuni, disambut dengan tangisan haru para pengungsi.

Mayoritas pengungsi adalah anak-anak dan perempuan yang kini bertahan di lokasi pengungsian sementara di pinggir jalan utama, hanya dengan pakaian yang melekat di badan.

Baca juga: KKB Papua Berulah Lagi, Bakar Gedung SMP Hingga Rata Tanah, Satgas: Serangan Keji ke Masa Depan Anak

Baca juga: Firdaus Oiwobo Ancam Nginap Bawa Tenda di Polda Metro Jika Roy Suryo Cs Lolos Kasus Ijazah Jokowi

Baca juga: Terungkap Sakit Jokowi hingga Kulitnya Makin Putih, Foto Bareng Iriana Disorot

Dalam upaya mencari perlindungan dan menandakan mereka adalah warga sipil, warga Melagi memasang bendera Merah Putih di sisi kiri dan kanan lokasi pengungsian mereka. 

Hal ini dilakukan sebagai isyarat agar wilayah tersebut tidak lagi menjadi sasaran serangan atau penyisiran aparat militer.

Akibat insiden ini, seluruh aktivitas normal terhenti; masyarakat memilih untuk tidak lagi beraktivitas di kebun dan bertahan di pengungsian. 

Mereka kini sangat membutuhkan bantuan bahan makanan dan kebutuhan dasar lainnya.

Kecaman Legislatif

Ketua DPRD Kabupaten Lanny Jaya, Riswan Kogoya, mengecam keras operasi yang dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah daerah maupun lembaga legislatif setempat.

"Kami kaget karena tidak ada pemberitahuan resmi sebelumnya. Kalau memang aparat ingin melakukan operasi, mestinya ada koordinasi dengan kepala distrik atau kepala kampung. Supaya masyarakat sipil tidak ikut menjadi korban," tegas Kogoya.