Profil Abdul Hakim Iskandar, Eks Menteri Desa yang Diduga Terkait Suap Dana Hibah Jatim

TRIBUNJAMBI.COM - Profil Abdul Hakim Iskandar atau Gus Halim, eks Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang disebut terkait kasus suap dana hibah di Jawa Timur.

Gus Halim merupakan kakak dari Ketua Umum DPP PKB saat ini, yakni Muhaimin Iskandar.

KPK menyebut, selain Abdul Halim Iskandar, anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah juga terkait kasus suap ini.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, Abdul Halim Iskandar sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Jawa Timur pada periode 2019-2024 sebelum akhirnya ditunjuk sebagai eks Mendes PDTT oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Asep mengatakan, tempus atau waktu dugaan korupsi dana hibah Jatim itu terjadi saat Abdul Halim masih menjabat sebagai anggota DPRD, sehingga penyidik melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan pemeriksaan. 

“Jadi, untuk mantan Menteri Desa ini, yang bersangkutan itu pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Tentunya masih di lingkup waktu tersebut sehingga kami juga membutuhkan informasi terkait dengan masalah pokir ini. Seperti itu,” kata Asep, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Sejauh ini, KPK sudah menetapkan 21 tersangka yang terdiri dari dua klaster, yaitu pihak penerima suap dan pihak pemberi suap.

Baca juga: Perampok Ngebut Naik Pajero Putih, Nindia Tewas, Dugaan Rute Pelarian Jambi- Palembang

Baca juga: Kisah Dramatis Evakuasi 7 Korban Tewas, 5 Selamat dari Serangan KKB Papua, Aparat Janji Tindak Tegas

Pihak penerima suap yaitu Kusnadi (Ketua DPRD Jatim); Achmad Iskandar (Wakil Ketua DPRD Jatim); Anwar Sadad (Wakil Ketua DPRD Jatim, sekarang Anggota DPR RI); dan Bagus Wahyudyono (Staf AS dari Anggota DPRD). Lalu, sebanyak 17 tersangka lainnya berada di klaster pemberi suap.

Mereka di antaranya, Mahud (Anggota DPRD Jatim 2019-2024); Fauzan Adima (Wakil Ketua DPRD Sampang 2019-2024); Jon Junadi (Wakil Ketua DPRD Probolinggo 2019-2024); Ahmad Affandy, Ahmad Heriyadi, Abdul Motollib (Swasta Semarang).

LaluMoch Mahrus (Swasta Probolinggo); A Royan dan Wawan Kristiawan (Swasta Tulungagung); Ra Wahid Ruslan dan Mashudi (Swasta Bangkalan); M Fathullah dan Achmad Yahya (Swasta Pasuruan); Ahmad Jailani (Swasta Sumenep)

 Hasanuddin (Swasta Gresik); Jodi Pradana Putra (Swasta Blitar); dan Sukar (Kepala Desa dari Kabupaten Tulungagung).

Lantas bagaimana sosok Abdul Halim Iskandar?

Abdul Halim Iskandar merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ia lahir di Jombang, 14 Juli 1962.

Dilansir situs resmi PKB, berdasarkan Surat Keputusan Menteri HAM RI Nomor M.HH - 04.AH.11.01 Tahun 2019, tanggal 30 Agustus 2019, Abdul Halim Iskandar diamanahi sebagai Ketua Bidang Penguatan Eksekutif, Legislatif, dan Pengurus DPP PKB masa bakti 2019-2024.

Ia menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Priode 2019-2024.

Halim Iskandar adalah kakak dari Ketua Umum DPP PKB saat ini, yakni Muhaimin Iskandar.

Ia besar dan tumbuh di lingkungan pesantren.

Baca juga: Terbongkar Arya Daru Rupanya Janjian dengan Vara Ketemuan, Beda Ucapan Polisi dengan Pengakuan Istri

Pendidikan di masa kecilnya banyak dihabiskan di Pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar Jombang, Jawa Timur.

A Halim Iskandar menempuh pendidikan formal di MI, MTs dan MAN Manbaul Ma’arif Denanyar, Jombang.

Selain pendidikan formal, Halim Iskandar tercatat pernah menjadi santri di Pesantren Manbaul Ma'arif Denanyar dari tahun 1968 hingga tahun 1980.

Lulus SMA, Halim Iskandar mengejar pendidikan tinggi di IKIP Yogyakarta jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan pada tahun 1987.

Setelah lulus, Halim Iskandar melanjutkan S2 di IKIP Malang jurusan Manajemen Pendidikan.

Ia berhasil menyelesaikan pendidikan S2-nya pada tahun 1992.

Sebelum terjun ke dunia politik, Halim Iskandar pernah menjadi guru BP di MAN Manbaul Maarif Denanyar Jombang.

Ia juga pernah menjadi kepala sekolah di SMK Sultan Agung Tebuireng.

Abdul Halim Iskandar mulai aktif di dunia politik sejak tahun 1999.

Dia menjadi ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jombang dari tahun 1999 hingga 2011.

Pada tahun 2011, Halim Iskandar menjadi ketua DPW PKB Jawa Timur.

Halim Iskandar menjadi ketua DPRD Kabupaten Jombang dari tahun 1999-2009.

Lalu, sejak tahun 2009, Halim Iskandar menjadi pimpinan di DPRD Provinsi Jawa Timur.

Pada periode 2009 - 2014, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jatim.

Pada periode 2014 - 2019, Halim Iskandar menjadi Ketua DPRD Jawa Timur.

Mengutip kemendesa.go.id, berikut riwayat pekerjaan Halim Iskandar.

Baca juga: Terbongkar Arya Daru Rupanya Janjian dengan Vara Ketemuan, Beda Ucapan Polisi dengan Pengakuan Istri

Baca juga: Sosok La Nyalla Mattalitti, Anggota DPD RI yang Rumahnya Digeledah KPK, Kasus Suap Dana Hibah Jatim

Riwayat Pekerjaan

Direktur Utama PT. RSNU Jombang: 2012-Sekarang

Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur: 2014-2019 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur: 2009-2014

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, 1999-2009

Ketua Panitia Pemilihan Daerah (PPD) Kabupaten Jombang: 1999

Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng: 1993-1997

Dosen IKAHA Tebuireng Jombang

Kepala SMK Sultan Agung Jombang

Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang

Guru BP MAN Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang. (*)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Simak informasi lainnya di media sosial Facebook, Instagram, Thread dan X Tribun Jambi

Baca juga: Kisah Dramatis Evakuasi 7 Korban Tewas, 5 Selamat dari Serangan KKB Papua, Aparat Janji Tindak Tegas

Baca juga: Perampok Ngebut Naik Pajero Putih, Nindia Tewas, Dugaan Rute Pelarian Jambi- Palembang

Baca juga: Kesaksian Tetangga Korban Perampokan di Jambi, Pajero AD 77 RA Nyaris Tabrak Emak-emak