Keracunan Makan Bergizi Gratis Tembus 6000 Siswa, Pemerintah Didesak Lakukan Evaluasi Total

TRIBUNJAMBI.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah kini jadi sorotan dengan meluasnya kasus keracunan yang dialami siswa.

Kondisi ini membuat para ahli menyebutnya sebagai "darurat MBG" dan mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Berdasarkan data terbaru dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), hingga 21 September 2025, tercatat 6.452 siswa mengalami keracunan akibat konsumsi makanan MBG di 18 provinsi.

 Angka ini jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan sebelumnya, menunjukkan skala masalah yang semakin memburuk.

Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah kasus terbanyak, termasuk 1.035 siswa di Kabupaten Bandung Barat yang memaksa pemerintah daerah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB). Kasus serupa juga dilaporkan di Jonggol (Bogor), Ketapang (Kalimantan Barat), Mamuju (Sulawesi Barat), dan Bojonegoro (Jawa Timur).

Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, menyebut akar masalahnya terletak pada penyelenggara dan dapur MBG yang tidak memenuhi standar.

Ia mengutip data Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari yang menunjukkan adanya kelalaian masif.

"Ada 8.549 dapur MBG yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higien dan Sanitasi (SLHS). Dari jumlah itu, hanya 34 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki SLHS hingga 22 September 2025," kata Toto.

Selain itu, dari 1.379 SPPG, hanya 423 yang memiliki prosedur operasi standar (SOP) keamanan pangan, dan hanya 312 yang benar-benar menerapkannya.

"Ini jelas sebuah kelalaian. Saya tahu BGN (Badan Gizi Nasional) punya problem SDM terbatas untuk pengawasan, tapi itu bukan alasan untuk mentolerir keracunan massal," tegas Toto.

Meluasnya kasus keracunan ini menimbulkan efek psikologis bagi orang tua yang mulai khawatir terhadap keamanan makanan MBG. Banyak ibu yang kini meragukan kelayakan makanan yang diberikan di sekolah untuk anak-anak mereka.

Meski demikian, Toto menilai bahwa program MBG tidak perlu dihentikan. "Darurat MBG yes, tapi setop program MBG no," katanya.

 Ia menekankan bahwa program ini adalah taruhan besar dari separuh nyawa politik Presiden Prabowo, dan kegagalannya akan berdampak signifikan pada citra politiknya.

"Kalau program ini gagal, separuh dari nyawa politiknya akan hilang. Tapi kalau sukses, Prabowo akan dikenang sepanjang hayat negeri ini," ujarnya.