Jokowi Blak-blakan Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode, Pengamat: Seharusnya Bicara Integritas

TRIBUNJAMBI.COM -Jokowi  menyatakan dukungannya terhadap pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menjabat dua periode sekaligus.

Pernyataan Jokowi tidak berhenti pada dukungan personal, tetapi juga berupa arahan kepada para relawan yang sejak lama menjadi basis kekuatannya.

 Jokowi meminta mereka tetap solid di belakang Prabowo-Gibran, bukan hanya dalam periode 2024–2029, melainkan juga periode berikutnya.

“Sejak awal saya sampaikan seluruh relawan untuk itu.

Ya memang sejak awal saya perintahkan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran dua periode,” ungkap Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jumat (19/9/2025), dilansir TribunSolo.

Sinyal itu semakin kuat ketika Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay, menyebut Jokowi memang memberikan amanat agar organisasinya mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran sampai 2034.

“Pernyataan Pak Jokowi itu jelas, 'kita arahkan seluruh relawan mendukung Prabowo-Gibran sampai 2029–2034,'” kata Frans saat pelantikan pengurus DPP Bara JP 2025–2030 di Museum Joang ’45, Menteng, Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

Menurut Frans, gagasan dua periode penting agar program besar yang dicanangkan Prabowo bisa tercapai. 

“Jadi kita bulatkan saja dua periode, supaya transformasi bangsa yang digagas Presiden Prabowo bisa terwujud,” ujarnya.

Di sisi lain, dukungan blak-blakan ini memicu kritik tajam. Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, menilai sikap Jokowi justru mengesampingkan peran mantan presiden sebagai sosok negarawan.

 Ia menegaskan, seharusnya seorang mantan kepala negara berbicara tentang integritas dan nilai, bukan sekadar arah kekuasaan.

"Ya, dengan ditangkapnya Noel dan dipecatnya Budi Arie sebagai dua perwakilan relawan yang menggunakan nama Jokowi, tadinya saya berharap, Jokowi memerintahkan kepada relawannya untuk menjaga integritas, untuk bekerja dengan baik, untuk bisa menyokong secara kapabilitas, bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran bisa berlangsung dengan baik," kata Yunarto.

"Bukan bicara tentang kekuasaan," sambungnya.

Yunarto bahkan mengaku terkejut ketika Jokowi menyebut secara eksplisit dukungan dua periode untuk Prabowo-Gibran.

"Terus terang saya agak kaget," ujar Yunarto.

"Apalagi, kalau kita dengarkan kalimatnya, itu bisa bermakna ganda. Yang disebutkan oleh Jokowi bukan mendukung pemerintahan Prabowo, tapi pemerintahan Prabowo Gibran dua periode," katanya.

Menurutnya, pernyataan itu membuat Jokowi terlihat menyedihkan sebagai mantan presiden.

 Ia membandingkan sikap Jokowi dengan mantan presiden lain, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri, yang kerap tampil di forum internasional membicarakan isu global.

"Buat saya menyedihkan buat seorang mantan presiden, yang seharusnya sudah menjadi seorang statesman, negarawan, yang bicaranya kalau kita lihat Pak SBY itu diundang ke luar negeri, berbicara mengenai climate change, disrupsi AI, atau Ibu Mega misalnya, yang diundang di Vatikan berbicara tentang keberagaman," jelas Yunarto.

"Ini yang menurut saya sangat disayangkan dari seorang mantan presiden dua periode yang kita harapkan ada pada tahapan seorang negarawan, tapi malah masuk wilayah perbincangan mengenai elektoral, transaksi kekuasaan," imbuhnya.

Yunarto lalu menitip pesan khusus kepada relawan Jokowi agar tidak hanya menjadi kepanjangan tangan instruksi politik, tetapi bisa berkontribusi nyata untuk bangsa.

"Dan catatan terakhir menurut saya paling penting buat teman-teman relawan, mulailah sebuah budaya untuk memberikan kontribusi sesuai dengan apa yang bisa dipikirkan bersama, melalui riset, melalui advokasi," terang Yunarto.

"Jangan terus-menerus menempatkan diri menjadi domba-domba yang mau diperintah apa pun oleh junjungannya kemudian akan dilakukan," lanjutnya.

"Karena dalam demokrasi yang semakin harusnya terdidik, tugas relawan bukan itu... [melainkan, red] Mengisi kekosongan fungsi partai politik yang tidak dijalankan," tandasnya.

Artikel diolah dari Tribunnews

Baca juga: Politikus PSI Curigai Kekuatan Besar Dibalik Kasus Ijazah Jokowi