Demo Ricuh Tewaskan 19 Orang dan Lukai 400 Orang, Media Sosial Kembali Diaktifkan

TRIBUNJAMBI.COM - Larangan media sosial idcabut pada Selasa (9/9/2025), sehari setelah gelombang protes besar-besaran menelan 19 korban jiwa di Nepal.

Dikabarkan aksi demo juga melukai lebih dari 400 orang di berbagai kota.

Keputusan ini diumumkan usai rapat kabinet darurat yang digelar menyusul desakan publik, tekanan internasional, hingga mundurnya Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak. 

Menteri Komunikasi Nepal, Prithvi Subba Gurung, memastikan akses ke Facebook, Instagram, YouTube, dan X (Twitter) sudah kembali normal.

“Platform media sosial telah dibuka, yang merupakan salah satu tuntutan utama generasi muda,” ujar Gurung dikutip Reuters.

Gen Z Turun ke Jalan

Aksi protes dipicu kebijakan pemerintah yang memblokir 26 platform media sosial sejak pekan lalu. 

Bagi anak muda Nepal, terutama Generasi Z, langkah itu dianggap sebagai upaya membungkam kritik.

Demonstrasi awalnya berlangsung damai di kawasan New Baneshwar, Kathmandu, sebelum meluas ke Pokhara, Butwal, dan Itahari. Situasi berubah mencekam ketika aparat keamanan menembakkan gas air mata, peluru karet, bahkan amunisi tajam.

Kementerian Kesehatan Nepal melaporkan 17 korban tewas di Kathmandu dan dua di distrik Sunsari. Lebih dari 400 orang terluka, termasuk 100 polisi. Amnesty International menyebut penggunaan peluru tajam terhadap massa tak bersenjata sebagai “pelanggaran serius hukum internasional”.

Kemarahan Sosial Meledak

Protes ini bukan hanya soal pemblokiran media sosial. Isu korupsi, ketimpangan sosial, dan buruknya ekonomi menjadi pemicu utama.

Gerakan daring yang menyoroti gaya hidup mewah “Nepo Kids”—anak-anak pejabat—dibandingkan dengan kesulitan ekonomi rakyat biasa sempat viral di TikTok, salah satu aplikasi yang tidak ikut diblokir pemerintah.

Data Bank Dunia menunjukkan tingkat pengangguran pemuda di Nepal mencapai 20,8 persen, sementara PDB per kapita hanya USD 1.447. Kondisi ini membuat banyak anak muda memilih bekerja ke luar negeri.

“Semua warga Nepal muak dengan korupsi. Semua pemuda pergi ke luar negeri. Kami ingin melindungi mereka dan memperbaiki ekonomi negara,” kata seorang demonstran kepada Reuters.

Krisis Politik Menguat

Gelombang protes yang berujung ricuh membuat situasi politik Nepal kian genting. Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri pada Senin malam dengan alasan moral.

Sementara Perdana Menteri KP Sharma Oli menyampaikan belasungkawa dan menjanjikan pembentukan komite investigasi.

 Namun janji itu dinilai tidak cukup. Surat kabar terbesar di Nepal menulis Oli “tidak layak bertahan sedetik pun di kursi perdana menteri” usai pertumpahan darah tersebut.

Dalam surat terbuka, Oli justru menuding “kelompok kepentingan” menyusup ke tengah massa hingga memicu kericuhan. Komentar ini memicu kritik karena dianggap sebagai upaya mengalihkan tanggung jawab.

Ruang Digital Dibuka, Tapi Krisis Belum Usai

Pencabutan larangan media sosial dianggap sebagai langkah awal meredakan ketegangan. 

Namun, banyak pihak menilai masalah utama Nepal jauh lebih kompleks.

Kathmandu Post menulis, “Ini bukan hanya tentang media sosial. Ini tentang kepercayaan, korupsi, dan generasi yang menolak untuk diam.”

Meski platform digital kembali aktif, tuntutan agar pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi dan memberantas korupsi masih bergema di jalanan.

 Bagi generasi muda Nepal, ruang digital hanyalah bagian dari perjuangan lebih besar, menolak dibungkam oleh sistem yang dianggap usang.

Artikel ini diolah dari Tribunnews

Baca juga: Gempa Bumi 7,1 M Guncang China, 9 Orang Dilaporkan Tewas, Terasa Hingga Nepal