Jadwal Demo 5 September 2025, Ini Tuntutan Puncak Aksi di Gedung DPR RI

TRIBUNJAMBI.COM - Aksi demo akan berlangsung di Jakarta pada Jumat 5 September 2025 dengan sejumlah tuntutan.

Berdasarkan informasi di media sosial, aksi 5 September 2025 di Jakarta diinisiasi Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Aksi massa yang dijadwalkan berlangsung di berbagai titik strategis negara pada Jumat, 5 September 2025, bukanlah sekadar unjuk kekuatan di jalanan. 

Gerakan ini merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan publik yang terangkum dalam dokumen "17+8 Tuntutan Rakyat", sebuah ultimatum yang menagih janji reformasi dan keadilan dari pemerintah.

Tanggal 5 September menjadi simbolis karena merupakan tenggat waktu yang diberikan oleh aliansi masyarakat sipil dan mahasiswa agar 17 tuntutan jangka pendek mereka dipenuhi.

Tuntutan  untuk Setiap Lembaga

Untuk Presiden Prabowo Subianto, massa aksi menuntut dua hal krusial.

Pertama, menarik personel TNI dari ranah pengamanan sipil untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan potensi represif. 

Kedua, membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas kasus kekerasan yang menimpa Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lainnya selama periode aksi 28–30 Agustus, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lembaga yang paling banyak mendapat sorotan, dengan tiga tuntutan utama. 

Aliansi mendesak agar kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota dewan dibekukan serta seluruh fasilitas baru dibatalkan. 

Selain itu, DPR diminta untuk secara proaktif mempublikasikan transparansi anggarannya kepada publik.

Poin ketiga adalah mendorong Badan Kehormatan DPR untuk segera memeriksa anggota-anggota yang dianggap bermasalah, termasuk yang terindikasi melalui laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seruan juga ditujukan kepada para Ketua Umum Partai Politik. Mereka diminta untuk memecat atau menjatuhkan sanksi tegas kepada kader partainya di DPR yang dinilai tidak etis dan memicu kemarahan publik. 

Para pimpinan parpol juga didesak untuk mengumumkan komitmen keberpihakan partai kepada rakyat di tengah krisis serta secara aktif melibatkan kader dalam ruang dialog bersama mahasiswa dan masyarakat sipil.

Di sektor keamanan, Polri dihadapkan pada tiga tuntutan.

 Yakni, membebaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan, dan memastikan seluruh personel mematuhi Prosedur Tetap (SOP) dalam pengendalian massa. 

Lebih lanjut, aliansi menuntut agar anggota dan komandan yang terbukti memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan serta pelanggaran HAM segera ditangkap dan diproses hukum secara transparan.

Serupa dengan Polri, TNI juga diminta untuk menjaga profesionalismenya dengan tiga tuntutan spesifik. 

Yaitu, segera kembali ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil, menegakkan disiplin internal agar tidak mengambil alih fungsi Polri, serta mengeluarkan komitmen publik untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi berlangsung.

Terakhir, Kementerian di Sektor Ekonomi didesak untuk mengambil langkah konkret terkait kesejahteraan pekerja.

Tuntutan tersebut meliputi jaminan upah layak untuk seluruh angkatan kerja di Indonesia, pengambilan langkah darurat untuk mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, perlindungan terhadap buruh kontrak, serta membuka dialog konstruktif dengan serikat buruh untuk mencari solusi terkait isu upah minimum dan sistem alih daya (outsourcing).

Agenda Reformasi Jangka Panjang
Di luar tuntutan mendesak tersebut, aliansi juga mengusung delapan agenda reformasi jangka panjang yang menjadi fondasi perbaikan sistemik. Agenda tersebut adalah:

Reformasi total di tubuh DPR.

Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan terhadap eksekutif.

Penyusunan rencana reformasi perpajakan yang berkeadilan.

Pengesahan dan penegakan Undang-Undang perampasan aset koruptor serta penguatan independensi KPK.

Reformasi kepemimpinan dan sistem di internal kepolisian agar lebih profesional dan humanis.

TNI kembali ke fungsi pertahanan di barak, tanpa pengecualian.

Penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga pengawas independen lainnya.

Peninjauan ulang kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Seluruh tuntutan ini mencerminkan eskalasi kekecewaan publik terhadap kinerja pemerintah dan lembaga negara. Publik kini menantikan respons konkret dari para pemangku kebijakan sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Artikel ini diolah dari Kompas.com

Baca juga: Cerita Pilu Suwardi, Dagangan Keripik Dijarah Massa saat Unjuk Rasa