Peran Polisi P dan ASN N dalam Yayasan MBG yang Dilaporkan ke Polda Jambi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Tiga yayasan yang terlibat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Jambi dilaporkan ke Polda Jambi terkait dugaan pemalsuan dokumen.

Salah satu yayasan yang dilaporkan adalah Yayasan NMS yang mengelola sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Telanaipura, Kota Jambi dan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muaro Jambi.

Yayasan NMS dan dua yayasan lainnya dilaporkan oleh 11 mitra SPPG ke Polda Jambi.

Kuasa hukum pelapor, Ramos Hutabarat, mengungkapkan sedikitnya terdapat 11 mitra yang mengaku dirugikan dan menjadi korban dalam perkara tersebut.

Menurut Ramos, laporan itu telah diterima oleh Polda Jambi dan saat ini sedang dalam proses penanganan.

Ia menyebut dugaan pelanggaran berkaitan dengan sejumlah dokumen yang diduga dipalsukan oleh pihak yayasan.

"Jadi ada beberapa dokumen surat yang dipalsukan salah satu yayasan yang salah satu dokumen tersebut milik pemilik fasilitas dapur," kata Ramos.

Ramos menjelaskan, dalam dokumen yang disampaikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN), yayasan disebut mengklaim sebagai pemilik penuh fasilitas dapur SPPG, termasuk bangunan dan seluruh sarana pendukung operasional.

"Yayasan mengklaim bahwa fasilitas yang ada di dapur SPPG adalah milik yayasan, padahal faktanya, itu adalah milik dapur," jelasnya.

Lebih lanjut, Ramos mengatakan 11 dapur SPPG yang saat ini didampinginya berada di bawah naungan tiga yayasan yang dikelola oleh satu keluarga.

Ramos pun membeberkan peran masing-masingnya.

Struktur kepengurusannya, kata Ramos, terdiri dari seorang perwira polisi aktif berinisial P sebagai ketua yayasan, seorang berinisial ND sebagai pimpinan Yayasan NMS, serta satu orang anaknya.

"Benar, mereka satu keluarga punya tiga yayasan. Kami juga bingung, kok bisa anggota polisi aktif dan PNS aktif bisa berbisnis dan jadi pemilik yayasan," ujarnya.

Menurut Ramos, dugaan pemalsuan dokumen tersebut menyebabkan dapur atau SPPG tidak tercatat sebagai mitra resmi sehingga pengelolaan dana yang berasal dari pemerintah dinilai tidak berjalan secara transparan.

"Jadi ini MBG ini proyek prioritas pemerintah, kami sebagai pemilik dapur juga ingin melakukan pengawasan terhadap program pemerintah," ujarnya.