Analisis Dosen Universitas Batanghari: BBM Nonsubsidi Naik, Warga Kelas Atas Migrasi ke Subsidi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Harga BBM nonsubsidi di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi, naik. Dosen Ilmu Ekonomi Universitas Batanghari, Dr Pantun Bukit, menyampaikan analisis bahwa itu berpotensi migrasi ke BBM subsidi.

Kenaikan harga BBM solar non-subsidi dinilai berisiko menimbulkan distorsi serius dalam pola konsumsi energi di Provinsi Jambi. 

Disparitas harga antara solar subsidi dan non-subsidi kini terlalu jauh, sehingga mendorong peralihan masif konsumen ke BBM bersubsidi.

Selisih harga yang tajam, membuat kelompok masyarakat kelas menengah, yang sebelumnya masih mampu menggunakan BBM non-subsidi, terpaksa beralih ke solar subsidi.

Ketika disparitasnya terlalu jauh, pilihan rasional masyarakat pasti bergeser ke BBM yang lebih murah. Solar subsidi dan Pertalite akan menjadi tujuan utama.

Efek Domino

Pergeseran konsumsi itu tidak sekadar berdampak pada antrean di SPBU, tetapi juga berimplikasi langsung pada beban fiskal negara. 

Meningkatnya konsumsi BBM subsidi otomatis memperbesar alokasi subsidi energi dalam APBN.

Masyarakat kelas menengah itu tergerus daya belinya karena harga-harga lain ikut naik, pupuk, obat-obatan, pestisida. Akhirnya mereka juga masuk ke pasar subsidi.

Dampak langsungnya terlihat pada antrean solar subsidi yang semakin panjang. Waktu tunggu yang semula relatif singkat berpotensi membengkak hingga berjam-jam, menciptakan inefisiensi ekonomi di tingkat akar rumput.

Waktu produktif habis hanya untuk antre BBM. Ini pemborosan ekonomi yang sering luput dihitung.

Distorsi Pasar

Ada potensi distorsi lanjutan, termasuk maraknya penjualan solar subsidi secara eceran. 

Selisih harga yang besar membuka ruang arbitrase, di mana BBM subsidi dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Kalau selisih dengan Dexlite terlalu tinggi, solar subsidi bisa dijual Rp15 ribu per liter dan tetap laku.