Sekda Jambi Terima Aspirasi Masyarakat Rimba Soal Hak Kelola Adat

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Ratusan kelompok masyarakat adat orang rimba bertemu dengan pihak Pemprov Jambi di Pendopo Kantor Gubernur Jambi, Rabu (11/2/2026).

Informasi yang dihimpun, mereka telah berada di lokasi sejak Selasa (10/2/2026) malam dan menginap di pendopo tersebut.

Pantauan Tribunjambi.com di lokasi, mereka didampingi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jambi dan anggota lembaga organisasi tersebut.

Ratusan kelompok masyarakat rimba bersama para temenggung berasal dari tiga kabupaten, yaitu Merangin, Tebo, dan Batanghari.

Sekda Provinsi Jambi, pihak kepolisian, dan Satpol PP turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Mereka duduk lesehan di pendopo beralaskan karpet hijau.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, Oscar Anugerah mengatakan kedatangan masyarakat rimba ke kantor gubernur bermula saat beberapa temenggung mendatangi Kantor Walhi Jambi.

Mereka membahas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat rimba, sehingga Walhi Jambi membantu mengakomodasi penyampaian aspirasi tersebut.

“Kita sebagai pendamping, beberapa waktu lalu memang ada beberapa temenggung yang datang ke kantor kami mengadukan untuk dibantu mengomunikasikan ini,” katanya.

Dia menuturkan salah satu tuntutan masyarakat rimba ialah akses kesehatan. Hal itu telah disampaikan langsung kepada Sekda Provinsi Jambi.

Selain itu, hak kelola wilayah juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut.

“Sederhananya dulu mereka hidup di hutan, kebutuhan hidup mereka terpenuhi di hutan,” tuturnya.

Dia menjelaskan saat ini hutan di Jambi telah dibebani izin dan kawasan Taman Nasional. Kondisi itu menutup akses kelompok tersebut mencari penghidupan seperti sebelumnya, sehingga mereka terpaksa keluar dari wilayahnya.

Oscar menuturkan pertemuan tersebut menyepakati pembentukan forum suku anak dalam Jambi. Forum itu nantinya diisi oleh para temenggung masyarakat rimba se-Provinsi Jambi.

“Sebagai penghubung antara suku anak dalam, pendamping, dan pemerintah,” ujarnya.