Alasan PPP Jambi Dukung Mardiono, Jika Anggota DPRD Nekat Dukung Agus Maka Ini yang Terjadi

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Jambi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sikap mendukung kubu Muhammad Mardiono sebagai ketua umum terpilih hasil Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara.

Pernyataan tersebut merespons adanya saling klaim posisi ketua umum, antara kubu Mardiono dan Agus Suparmanto.

Wakil Ketua DPW PPP Provinsi Jambi, Afrioga Helmi, mengatakan bahwa kubu Mardiono dan Agus memang saling klaim sebagai ketua umum terpilih.

Pada posisi tersebut, DPW PPP Provinsi Jambi menyatakan mendukung Mardiono sebagai ketua umum terpilih, begitu juga 11 dewan pimpinan cabang (DPC) yang ada.

"Dari Jambi sudah bulat, DPW dan 11 DPC, satu suara untuk Pak Mardiono. Ini kami masih di Jakarta juga, sampai besok (Selasa, 29/9)," ujarnya, Senin (29/9).

Saat dihubungi Tribun Jambi, Afrioga bersama DPW PPP Provinsi Jambi masih berada di Jakarta. 

Mereka telah berkumpul di kediaman pribadi Mardiono di Jalan Mirah Kencana, Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan. 

"Kami sudah ke rumah Pak Mardiono ke Permata Hijau. Kalau suasana di Muktamar sekarang sudah tenang," lanjutnya. 

Secara keseluruhan, DPW dan DPC di Jambi sudah bulat mendukung Mardiono. 
Sejauh ini, Afrioga belum menemukan ada kader atau anggota legislatif yang berbeda dukungan, mendukung Agus Suparmanto.

Apabila nanti ditemukan ada anggota DPRD dari PPP yang mendukung kubu yang berbeda, menurut Afrioga tidak serta merta akan disanksi recall atau pergantian antar waktu (PAW). 

Akan ada pembahasan dulu di DPW sebelum menjatuhkan sanksi. 

"Ya, jika ada (anggota legislatif PPP beda dukungan), kita akan bahas dulu di DPW, hasilnya seperti apa," ujarnya. 

Pertimbangan Jambi

Arah dukungan PPP Jambi ke kubu Mardiono karena banyak pertimbangan. 

Satu di antaranya, kata Afri, karena Mardiono merupakan pemimpin figur yang mendorong kader untuk maju di legislatif.

Alasan lainnya, ada perbedaan dengan pengurus sebelumnya. 

"Semenjak Mardiono menjadi Plt (pelaksana tugas) ketua, surat dukungan partai untuk nyalon di legislatif langsung dikeluarkan, tidak dipersulit," tuturnya.

Terkait PPP yang tidak masuk Senayan (DPR RI) pasca Pemilu 2024 kemarin, dia menerangkan tidak bisa serta-merta menyalahkan Mardiono. 

"Sebab, Mardiono masih Plt ketum saat itu, jadi tidak bisa disalahkan. Hal itu menjadi isu yang dibahas tim sebelah," terangnya.

Afrioga Helmi mengatakan Mardiono memperoleh kursi ketua umumb erdasarkan suara yang diperoleh. 

"Mardiono memperoleh suara, komposisinya 60:40 dari suara Agus," katanya.

Agus Suparmanto hanya unggul di Pulau Jawa saja. 

"Belum lagi suara di Pulau Jawa juga terpecah, ada yang memilih Mardiono. Secara mayoritas, Mardiono menang," tuturnya.

Tahapan selanjutnya setelah muktamar, kata Afrioga, akan diadakan bimbingan teknis (bimtek) anggota dewan PPP. "Di lokasi yang sama, akan ada bimtek untuk anggota dewan PPP, tetap hadir semua," jelasnya.

Afrioga menuturkan saling klaim posisi ketua umum merupakan hal yang wajar dalam dinamika partai. 

"Nanti dilihat siapa yang diberikan SK (surat keputusan) oleh Kemenkumham. Namun, saya yakin SK itu ke Pak Mardiono," jelasnya.

Terkait keributan saat Muktamar PPP akhir pekan lalu, Afrioga menduga pemicunya dari kubu sebelah. 

"Sepertinya keributan itu dipicu dari tim sebelah, sepertinya tahu kalau akan kalah suara, tim kami tidak ada instruksi untuk ribut," terangnya. 

Sempat Ricuh

Forum Muktamar XX PPP sempat diwarnai kericuhan yang menyebabkan sejumlah kader luka-luka. 

Tiga orang dilaporkan mengalami cedera, dua di antaranya cukup serius.

Pada Sabtu (27/9), Muhammad Mardiono diumumkan sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi oleh pimpinan sidang Amir Uskara. 

Namun, pengesahan itu langsung mendapat penolakan dari sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP yang menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono sebagai Plt ketua umum.

Penolakan tersebut disampaikan secara terbuka dalam sidang paripurna malam hari, di mana perwakilan DPW dari berbagai provinsi menyatakan tidak menerima LPJ Mardiono dan mempertanyakan legitimasi aklamasi tersebut.

Di sisi lain, pada Minggu (28/9) dini hari, sidang paripurna lanjutan menetapkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030, juga melalui mekanisme aklamasi.

Penetapan dilakukan oleh pimpinan sidang Qoyum Abdul Jabbar setelah seluruh muktamirin menyerukan dukungan terhadap pencalonan Agus, yang saat itu menunjukkan KTA PPP dan didampingi sejumlah DPW dan DPC.

Dengan dua kubu yang sama-sama mengklaim telah terpilih secara sah melalui aklamasi, PPP kini menghadapi dualisme kepemimpinan yang belum terselesaikan secara hukum maupun internal.

Kedua pihak menyatakan akan mendaftarkan susunan pengurus ke Kemenkumham setelah menuangkan hasil muktamar ke dalam akta notaris. 

Tidak Ada yang Diuntungkan

Adi Prayitno, Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengatakan saling klaim Ketua Umum PPP bukanlah kabar yang bagus, khususnya bagi konstituen.

Seharusnya muktamar menjadi ajang untuk mengonsolidasikan kekuatan politik demi mempersiapkan kelolosan PPP di Pemilu 2029 mendatang.

Apalagi, PPP tidak lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 lalu, dan ini adalah kali pertama partai tersebut gagal melenggang ke parlemen sejak didirikan pada 5 Januari 1973.

Sukup disayangkan sebenarnya adanya dualisme semacam ini. Dualisme alias saling klaim Ketua Umum PPP terpilih justru menjadi hal yang merugikan bagi semua pihak.

Karena apa pun judulnya, dualisme itu dalam banyak hal cukup merugikan. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Jadi tidak ada yang diuntungkan dalam konflik politik semacam ini.

Sebaiknya ada upaya penyelesaian konflik politik tersebut, termasuk mempertemukan kubu Muhammad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto. 
Sebab, dualisme akan menghambat penghimpunan kekuatan politik di tubuh PPP, terutama dalam rangka persiapan untuk Pemilu 2029.

Jika tidak segera diselesaikan, maka dualisme ini malah membuat PPP terlalu larut dalam konflik, hingga tujuan untuk lolos ke parlemen pada Pemilu 2029 nanti terkesampingkan.

Tentu harus ada upaya-upaya yang konkret dan solutif untuk mempertemukan kedua kubu ini, terutama untuk mencari jalan keluar. (Tribun Jambi/Syrillus Krisdianto/Tribunnews/Rizkianingtyas)

Terkait  Muktamar XX PPP 

• Sabtu (27/9), Muhammad Mardiono diumumkan sebagai Ketua Umum terpilih secara aklamasi oleh pimpinan sidang Amir Uskara. 
• Pengesahan mendapat penolakan sejumlah DPW PPP yang menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono sebagai Plt ketua umum.
• Penolakan disampaikan secara terbuka dalam sidang paripurna malam hari
• Pada Minggu (28/9) dini hari, sidang paripurna lanjutan menetapkan Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030, juga melalui mekanisme aklamasi.
  Penetapan dilakukan oleh pimpinan sidang Qoyum Abdul Jabbar setelah seluruh muktamirin menyerukan dukungan terhadap pencalonan Agus.
• Dua kubu yang sama-sama mengklaim telah terpilih secara sah melalui aklamasi
• Kedua pihak menyatakan akan mendaftarkan susunan pengurus ke Kemenkumham setelah menuangkan hasil muktamar ke dalam akta notaris.

Baca juga: Sosok dan Kekayaan Muhammad Mardiono yang Klaim Jadi Ketum PPP, Ternyata Utusan Presiden

Baca juga: Sosok dan Kekayaan Agus Suparman yang Klaim Jadi Ketum PPP, Kader dan Mantan Mendag