Jajaran Polda Jambi Solid Dukung Sikap Kapolri Pertahankan Independensi Polri

Ringkasan Berita:Kapolda Jambi dan Kapolresta Jambi menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Kapolri yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. 

Sikap tersebut dinilai sejalan dengan konstitusi dan prinsip independensi lembaga penegak hukum.

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar dan Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan menyatakan dukungan penuh terhadap sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak wacana Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditempatkan di bawah kementerian tertentu.

Dukungan itu disampaikan pada Selasa (27/1/2026) sebagai bentuk soliditas internal institusi kepolisian.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian tertentu. Penegasan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Senin (26/1/2026).

Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H Siregar menegaskan bahwa pernyataan Kapolri merupakan sikap resmi institusi Polri yang harus didukung oleh seluruh jajaran, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Itu sudah menjadi pernyataan resmi Bapak Kapolri. Tentunya kami berada di belakang beliau dan mendukung penuh sikap tersebut,” ujar Krisno saat dikonfirmasi.

Hal senada disampaikan Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan. Ia menyatakan dukungan terhadap sikap Kapolri yang menegaskan posisi Polri tetap berada langsung di bawah Presiden.

“Kami mendukung apa yang disampaikan Bapak Kapolri,” katanya singkat.

 Kapolri menekankan bahwa Polri merupakan lembaga negara yang berkedudukan langsung di bawah Presiden, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, posisi tersebut penting untuk menjaga independensi Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, pemeliharaan keamanan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dukungan dari jajaran Polda Jambi ini menunjukkan sikap institusional yang solid dalam merespons wacana perubahan struktur Polri, sekaligus mempertegas komitmen kepolisian untuk tetap menjalankan tugas secara profesional, netral, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

(TRIBUNJAMBI.COM/Srituti Apriliani Putri)

Baca juga: Pengamat Hukum Unja Nilai Wacana Polri di Bawah Kementerian Berisiko Runtuhkan Prinsip Rule of Law