Hutan Jambi di Persimpangan Krisis dan Pilihan Pemulihan

Ringkasan Berita:Hutan Jambi

 

1. Dalam 52 tahun terakhir, Jambi kehilangan sekitar 2,5 juta hektare hutan, dengan tutupan hutan tersisa hanya 18,54 persen dari luas daratan.
2. Penyebab utama krisis hutan di Jambi adalah alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, pertambangan batubara dan emas, serta kebakaran hutan/lahan berulang.

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Selama ratusan tahun ditopang oleh hutan alam sebagai penyangga air, iklim, dan kehidupan, kini provinsi Jambi berada di persimpangan krusial. 

Laju ekstraksi sumber daya alam yang masif membuat hutan yang kerap disebut sebagai “pasak bumi” terus runtuh.

Catatan Akhir Tahun (CAT) 2025 KKI WARSI menunjukkan krisis ekologi di Jambi bukan lagi ancaman masa depan, melainkan realitas yang sedang berlangsung.

Baca juga: Hutan Jambi di Zona Kritis: 2,5 Juta Hektare Hilang Selama 52 Tahun

Dalam kurun 52 tahun terakhir, Jambi kehilangan sekitar 2,5 juta hektare hutan. 

Saat ini, tutupan hutan tersisa sekitar 929.899 hektare atau hanya 18,54 persen dari luas daratan. 

Jika ditarik lebih dekat, dalam 10 tahun terakhir Jambi kehilangan 112.372 hektare hutan, setara hampir 10 kali luas Kota Jambi.

“Angka ini menempatkan Jambi dalam zona kritis ekologis. Jika dibiarkan, dampaknya akan terjadi secara eksponensial, sementara pemulihannya membutuhkan waktu sangat panjang dan biaya yang jauh lebih besar,” kata Direktur KKI WARSI, Adi Junaidi, dalam rilis pers Akhir Tahun KKI WARSI 2025, Rabu (7/1/2026).

Adi menjelaskan, krisis ekologis ini dipicu oleh alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala luas, terutama sawit, ekspansi pertambangan, serta kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang. 

Baca juga: Polda Riau Gagalkan Pengiriman 30 Kg Sabu ke Jambi, Satu Kurir Ditangkap, Rekan Kabur ke Hutan

Aktivitas pertambangan, baik batubara maupun emas, telah merusak bentang alam, mencemari sungai, dan memicu persoalan sosial.

Hingga 2025, pantauan citra satelit menunjukkan pertambangan batubara telah membuka lahan sekitar 16 ribu hektare di kawasan hutan dan areal penggunaan lain. 

Sementara penambangan emas tanpa izin (PETI) terindikasi merusak lebih dari 60 ribu hektare, setara hampir tiga kali luas Kota Jambi, yang tersebar di areal penggunaan lain hingga kawasan taman nasional.

Kerusakan hutan ini berkelindan langsung dengan meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi. Hilangnya tutupan hutan membuat air hujan tak lagi terserap tanah. Sungai yang alurnya melebar akibat tambang serta tingginya material bekas tambang yang masuk ke badan sungai menyebabkan banjir mudah terjadi saat hujan berintensitas tinggi.

“Dengan kondisi ini, banjir dan longsor bukan lagi risiko musiman, tetapi ancaman permanen. Jambi hari ini sedang tidak baik-baik saja, dan bencana tinggal menunggu waktu,” kata Adi.

Di Tengah Tekanan, Perhutanan Sosial Jadi Arah Pemulihan

KKI WARSI mencatat masih ada ruang harapan melalui pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Dalam enam tahun terakhir, tutupan hutan di wilayah perhutanan sosial yang didampingi KKI WARSI meningkat sekitar 20.314 hektare, luasan yang hampir setara dengan Kota Jambi.

“Capaian ini membuktikan bahwa hutan yang dikelola secara partisipatif, dengan masyarakat sebagai pelaku utama, mampu memulihkan ekologi yang sempat terdegradasi,” ujar Adi.