65 Ribu Warga Bungo tak Lagi Punya BPJS Kesehatan karena Efisiensi Anggaran

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Puluhan ribu warga Kabupaten Bungo harus menerima kenyataan pahit pada tahun 2026.

Pasalnya, sebanyak sekitar 65 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan dinonaktifkan oleh pemerintah.

Artinya, sekitar 65 ribu masyarakat Kabupaten Bungo tak lagi punya BPJS Kesehatan.

Kebijakan ini berdampak langsung pada masyarakat yang sebelumnya tercatat sebagai penerima jaminan kesehatan daerah maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Akibat Efisiensi Anggaran

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bungo, Ardani, menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut merupakan bagian dari kebijakan efisiensi anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat dan diteruskan ke pemerintah daerah.

“Di tahun 2026 ini, jumlah kepesertaan BPJS yang ditanggung pemerintah daerah mengalami penurunan signifikan. Semula 100.368 jiwa, kini tersisa 35.249 jiwa.

"Artinya, sekitar 65 ribu masyarakat kita dinonaktifkan kepesertaannya,” ungkap Ardani, Selasa (6/1/2026).

Menurutnya, kebijakan ini bukan keputusan sepihak pemerintah daerah, melainkan hasil penyesuaian anggaran serta pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeringkatan Kesejahteraan Masyarakat

Penonaktifan kepesertaan BPJS juga berkaitan dengan sistem pemeringkatan tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil.

Sebagai informasi, desil adalah pembagian data atau populasi menjadi 10 kelompok sama besar berdasarkan tingkat kesejahteraan (ekonomi).

Desil 1 adalah kelompok paling miskin (10 persen terbawah) hingga desil 10 yang paling kaya (10 % teratas).

Pemeringkatan ini sering digunakan pemerintah untuk menyalurkan bantuan sosial agar tepat sasaran seperti PKH, BPNT, dan KIP Kuliah.

Semakin rendah nomor desil, semakin besar peluang untuk menerima bantuan karena dianggap paling membutuhkan.