"Dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp275.000, fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6.000.000 karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih," kata Setyo.

KPK mencatat selisih pembayaran tersebut mencapai Rp 81 miliar yang kemudian mengalir kepada para tersangka. 

Setyo mencontohkan, pada tahun 2019-2024, Irvian menerima Rp 69 miliar melalui perantara yang digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, serta setoran tunai kepada Gerry, Herry, dan pihak-pihak lainnya. 

Kemudian, Gerry diduga menerima Rp 3 miliar sepanjang 2020-2025, terdiri dari setoran tunai senilai Rp 2,73 miliar; transfer dari Irvian sebesar 317 juta, dan dua perusahaan di bidang PJK3 dengan total Rp 31,6 juta. 

Lalu, Subhan diduga menerima aliran dana sejumlah Rp 3,5 miliar pada kurun waktu 2020-2025 dari sekitar 80 perusahaan di bidang PJK3. 

Sementara, Anitasari Kusumawati menerima Rp 5,5 miliar pada tahun 2021-2024 dari pihak-pihak perantara. 

Setyo menyebutkan, uang tersebut juga mengalir ke penyelenggara negara, termasuk Noel selaku Wamenaker senilai Rp 3 miliar, serta Farurozi dan Hery sebesar Rp 1,5 miliar.

Dalam kasus ini, KPK menyita 22 kendaraan mewah, terdiri dari 15 mobil dan 7 motor yang kini berada di halaman Gedung Merah Putih KPK.

Di antara kendaraan itu, terdapat Nissan GT-R R35 berwarna biru yang dijuluki “Godzilla”, serta jajaran motor Ducati dan Vespa mencolok. KPK juga menyegel ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan mengamankan sejumlah uang.

Motor Mewah Ducati Bodong

Salah satu kendaraan yang disita adalah motor mewah merek Ducati milik Noel.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menyebut motor bernomor B 2445 warna biru itu diduga bodong lantaran Noel membelinya secara off the road.

Beli motor off the road yakni membeli motor dengan harga dasarnya saja, belum termasuk biaya pengurusan surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan pajak (PKB), 

"Paper-nya belum ada, surat-suratnya belum ada, dibeli secara off the road."

"Terus kemudian kalau tidak salah bulan April 2025 sudah dibeli, tapi sampai dengan sekarang belum dilakukan proses pengurusan untuk BPKB maupun STNK," ujar Setyo.

Pihanya mengatakan dalam hal proses pengurusan surat-surat motor mewah Ducati di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) belum dilakukan Noel.

Setyo menyebut adanya hal tersebut mengindikasikan ada hal (pembelian motor) yang diduga dicoba ditutup-tutupi oleh Noel.

"Supaya tidak diketahui dulu (kepemilikan motor) kemudian dipasang platnya yang kosong (bodong) tak tahu dapatnya dari mana, dan ini akan didalami," lanjutnya.