Wabup Tebo Jambi Mediasi dengan Para Pendemo yang Minta Kades Jambu Diberhentikan

TRIBUNJAMBI.COM, MUARATEBO - Wakil Bupati Tebo Jambi, Nazar Efendi menemui warga Desa Jambu yang sedang berorasi didepan kantor Bupati Tebo.

Dilokasi, Wabup Tebo meminta perwakilan untuk masuk kedalam ruangan melakukan mediasi terkait tuntutannya.

Dari tuntutan warga Jambu, Wabup menegaskan semua yang dilaporkan warga sedang diproses.

Baca juga: Kronologi Tersangka Narkoba di Tebo Jambi Tewas di Tembak Polisi

"Sebenarnya semuanya tidak ada yang tidak berjalan, semua nya sedang berjalan terakhir 25 Juni 2025 kemarin sudah diadakan rapat membahas persoalan yang sedang dihadapi Jambu," terangnya.

Setelah rapat itu, Pemkab Tebo meminta kepada Inspektorat untuk turun kelapangan dan saat ini sedang berjalan.

"Ini sedang berjalan, SPT Inspektorat dari 24 Juni-15 Agustus, Insha Allah ini sedang berjalan, tanggal 15 Agustus baru ada laporan dari Inspektorat, " ujarnya.

Wabup menegaskan, semua persoalan yang ada saat ini akan dilakukan tindakan dengan semaksimal mungkin.

Diberitakan sebelumnya ratusan warga Desa Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo melakukan unjuk rasa di Kantor Bupati Tebo, Selasa (5/8/2025).

Baca juga: TKI Ilegal Asal Kerinci Jambi Capai 10.363 Orang, Jauh Lebih Banyak dari yang Resmi

Dalam orasinya, warga menuntut agar Kepala Desa (Kades) diberhentikan dari jabatannya, diduga tidak transparan dalam mengelola anggaran di desa yang ia pimpin.

Tampak warga membawa spanduk yang betulis agar Kades di non aktifkan, dan menyatakan mosi tidak percaya kepada Kades.

Jon Rawawi, Kordinator Lapangan (Korlap) aksi menyampaikan pihaknya meminta Bupati Tebo untuk me-non aktifkan Kades, diduga menyeleweng kan dana desa.

Selain itu, masyarakat juga menyoroti pengelolaan ponton alat transportasi air yang dikelola oleh desa namun keuangan nya tidak transparan.

"Keuangan tidak transparan, kami minta Kades dicopot," ungkapnya.

Menurutnya keuangan dari hasil ponton itu tidak dilaporkan kepada masyarakat, sehingga warga menduga Kades melakukan korupsi.

Dalam sehari, dari hasil pengelolaan ponton itu bisa meraup penghasilan Rp 800 ribu.

Selain itu, warga juga menduga Kades sudah menyalahgunakan wewenang nya, diantaranya pengangkatan ketua RT tidak demokrasi.

Bahkan kata dia, Ketua RT yang diangkat oleh Kades tidak bisa tulis baca, hal demikianlah membuat warga jadi geram terhadap tingkah laku Kades.

Update berita Tribun Jambi di Google News