TRIBUNJAMBI.COM - Otoritas Palestina di Jalur Gaza pada Jumat (27/6/2025) dengan tegas mengutuk ditemukannya pil yang diduga mengandung narkotika di dalam karung tepung bantuan kemanusiaan.

Bantuan ini dikirim melalui program distribusi yang berada di bawah pengawasan Amerika Serikat dan Israel.

Dalam pernyataan resmi dari Kantor Media Pemerintah Gaza, disebutkan bahwa sejumlah warga menemukan obat pereda nyeri jenis oxycodone, yang diklasifikasikan sebagai narkotika, tersembunyi dalam karung tepung yang diterima dari pusat distribusi bantuan gabungan AS-Israel.

“Ada kemungkinan pil-pil ini sengaja digiling atau dilarutkan di dalam tepung itu sendiri, yang merupakan serangan langsung terhadap kesehatan masyarakat,” demikian peringatannya, dikutip dari Anadolu Ajansi.

Pemerintah Gaza menilai bahwa kejadian ini bukanlah kasus terisolasi.

Lebih dari itu, ini bagian dari bentuk “perang lunak” yang bertujuan menghancurkan struktur sosial dan memicu kecanduan di tengah masyarakat sipil Gaza.

Al-Jazeera melaporkan bahwa sedikitnya empat warga telah memberikan kesaksian yang memperkuat temuan ini.

Pusat distribusi yang dimaksud beroperasi di bawah program “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), sebuah inisiatif yang menuai kontroversi dan diluncurkan sejak 27 Mei 2025, di luar jalur resmi distribusi PBB maupun lembaga kemanusiaan internasional.

“Ini adalah bagian dari genosida yang terus berlangsung," kata juru bicara Kantor Media Gaza.

Pemerintah Palestina secara gamblang menuding tentara Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut, sebagaimana dikutip dari Palestine Chronicle.

Mereka menuduh pihak militer Israel bekerja sama dengan aktor eksternal untuk memperparah kerusakan sosial dan kesehatan masyarakat Gaza di tengah blokade yang terus diberlakukan.

Pemerintah pun mengimbau masyarakat Gaza untuk tetap waspada.

Mereka diminta memeriksa seluruh bantuan makanan secara teliti dan segera melaporkan temuan mencurigakan kepada otoritas setempat.

GHF mulai aktif pada Mei tahun ini setelah Israel menyatakan akan melonggarkan sebagian blokade yang telah diberlakukan selama tiga bulan.

Bantuan terbatas mulai diizinkan masuk ke wilayah yang sedang dilanda konflik parah, yang oleh PBB telah digolongkan mengalami krisis kelaparan.