Baca tanpa iklan
KKB Papua Tuduh TNI Tembak Warga Sipil, Sebby Sambom Bantah 3 Korban Anggota TPNPB-OPM
TRIBUNJAMBI.COM - Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom membantah tiga korban tewas di Intan Jaya merupakan anggota organisasi yang disebut juga KKB Papua.
Ketiga korban itu sebelumnya dikabarkan tertembak dalam kontak tembak pada 18 Juni 2025.
Kata Sambom. korba merupakan warga sipil dan bukan anggota TPNPB-OPM.
Sebelumnyam, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen Rudi Puruwito menyebut ketiga korban anggota KKB Papua atau simpatisan.
Pada siaran pers Rabu (25/6) kemarin Sebby Sambom ungkap penembakan terjadi di pemukiman warga di Kampung Galunggama, Distrik Sugapa, dan para korban tidak terlibat dalam kelompok TPNPB-OPM Kodap VIII Intan Jaya.
“Jika Mayjen Rudi Puruwito menyebut korban adalah anggota TPNPB, maka silahkan dibuktikan. Pernyataan tersebut merupakan upaya menutupi kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh aparat militer Indonesia,” ujar Sebby.
TPNPB-OPM juga mendesak lembaga-lembaga hak asasi manusia baik lokal, nasional maupun internasional untuk segera melakukan investigasi atas insiden tersebut.
Mereka menilai klaim dari Panglima Kodam XVII/Cenderawasih bertentangan dengan laporan tim kemanusiaan yang ada di Intan Jaya.
Baca juga: KKB Tuduh Operasi Militer di Puncak Sebabkan Rumah Warga Terbakar, Ratusan Mengungsi
Baca juga: JOKOWI Tampil Stylish dan Tebar Senyum Usai Disebut Alergi, Sakit Serius Hingga Gangguan Kejiwaan
Baca juga: SEDIH Warga Jambi Pak Bray Pindah ke Mabes Polri: Nak Ngadu Kemano Lagi?
“Pernyataan itu membantah hasil investigasi tim kemanusiaan, dan hanya untuk membenarkan pembunuhan terhadap tiga warga sipil. Tindakan itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum humaniter,” tambah Sebby.
KKB Papua juga meminta Presiden Prabowo Subianto, Panglima TNI, dan Mayjen Rudi Puruwito untuk secara terbuka membuktikan tudingan tersebut.
Sebelumnya, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Rudi Puruwito akhirnya angkat bicara terkait insiden penembakan tiga warga sipil oleh aparat TNI yang terjadi di Intan Jaya, Papua Tengah, pada 18 Juni 2025 lalu.
Kepada wartawan, Mayjen Rudy menjelaskan bahwa operasi penindakan tersebut bukan dilakukan oleh pasukan dari Kodam XVII/Cenderawasih, melainkan oleh Komando Operasi Gabungan Wilayah (Koop) Habema.
Menurut informasi yang ia terima, Koop Habema melakukan operasi penindakan terukur terhadap kelompok yang disebut sebagai Tentara Nasional Papua Barat (TNPB) di bawah Organisasi Papua Merdeka (OPM).
“Kalau ada yang menyebut korban bukan OPM, paling tidak mereka adalah simpatisan OPM. Karena pelaksanaan operasi selalu diawali dengan operasi intelijen terlebih dahulu,” ungkap Pangdam XVII/Cenderawasih, Senin (23/6).
Tiga korban yang disebut dalam insiden tersebut adalah Isak Kobogau (43) dari Kampung Mimitapa, Alphon Kobogau (20) dari Kampung Bulapa, dan Johanes Tipagau (40) dari Kampung Mimitapa.
Mayjen Rudy menjelaskan, operasi yang dilakukan selalu melalui tahapan intelijen yang ketat untuk memastikan keakuratan data dan kondisi lapangan sebelum operasi tempur digelar.
Baca juga: KKB Papua Bohong Habisi Aparat di Yuguru, Kapuspen TNI Bantah: Itu Hoaks, Tak Ada Prajurit Gugur
Baca juga: SOK JAGO Pria di Jambi Ngamuk di Gudang Ekspedisi, Buka Baju sambil Bawa Parang: Aku Tebas
Ia menekankan bahwa klaim korban sebagai warga sipil sering digunakan oleh OPM untuk menarik simpati publik.
“Masalah seperti ini sering terjadi. Saat operasi, anggota OPM menggunakan senjata. Tapi begitu mereka ditembak, senjatanya dibawa lari oleh rekan-rekannya, kemudian mereka menyebarkan klaim bahwa TNI menembak warga sipil. Padahal korban adalah bagian dari kelompok OPM,” tegasnya.
Pangdam juga menyebut strategi propaganda seperti itu sudah menjadi pola yang sering digunakan oleh OPM.
Terutama dengan memanfaatkan isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) demi mencari dukungan dari masyarakat dan komunitas internasional.
“Namun perlu diketahui, baik Koop Habema maupun satgas lain yang bertugas di Papua selalu menjalankan tugas secara terukur, dengan data yang valid dan intelijen yang kuat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa TNI tidak pernah menjalankan operasi secara sembarangan, apalagi dengan tujuan menindas masyarakat Papua.
Sebaliknya, semua operasi dilakukan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kalau ada pihak yang mengganggu keutuhan negara, maka akan berhadapan dengan TNI. Tapi jangan langsung percaya informasi yang beredar, karena OPM juga sering menyebarkan hoaks untuk menarik simpati,” kata Pangdam.
Ia pun mengimbau seluruh pihak, termasuk awak media, agar tidak menyebarkan informasi yang tidak akurat dan sepihak.
Dia menekankan pentingnya melakukan konfirmasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik.
“Kita semua cinta Papua. Mari kita tunjukkan cinta itu lewat tindakan nyata, bukan hanya lewat kata-kata,” pungkasnya.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Audensi dengan BRIN, Gubernur Jambi Al Haris Bahas Penguatan Peran BRIDA
Baca juga: Buka Rakor Ekspor, Gubernur Al Haris Komitmen Dorong Peningkatan Kinerja Ekspor Provinsi Jambi
Baca juga: Bupati Tanjabbar Minta Camat Laporkan Desa Tertinggal Akan Tambah Excavator Amfibi di APBD Perubahan