TRIBUNJAMBI.COM -Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkap sejumlah temuan anggaran janggal di lingkungan Pemprov Sumut.

Temuan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya penertiban penggunaan APBD.

Dalam dua bulan terakhir, Bobby secara aktif mengevaluasi pos-pos belanja dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasilnya cukup mencengangkan.

 Ia menemukan sejumlah anggaran janggal yang mengundang perhatian publik, mulai dari pembelian kue tart, tusuk gigi, perjalanan dinas tidak logis, hingga pembelian busi racing di Dinas Sosial.

1. Anggaran Pembelian Kue Tart Puluhan Juta Rupiah

Salah satu temuan awal Bobby adalah adanya anggaran pembelian 15 kue tart yang nilainya mencapai Rp50 juta oleh Badan Penghubung Pemprov Sumut. Dana tersebut diambil dari APBD Sumut, yang seharusnya difokuskan untuk program-program strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

"Kalau ada yang membandel (kepala dinas yang membuat anggaran tak masuk di akal), jangan lagi membandel, kita peringatkan," tegas Bobby.

Ia menyatakan tekadnya untuk terus membenahi struktur penganggaran di Sumatera Utara.

"Iya banyak (anggaran yang digunakan tak masuk logika), makanya kita rapihin, makanya saya cek dari kemarin. Selama dua bulan ini kami terus bukain anggaran di setiap dinas," ujar Bobby.

Lebih lanjut, Bobby menyebutkan langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Jokowi agar anggaran yang tidak esensial segera dihapus.

2. Tusuk Gigi Rp100 Juta

Temuan mengejutkan lainnya adalah adanya anggaran pengadaan tusuk gigi senilai Rp100 juta. Anggaran ini dinilai tidak produktif dan tidak memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Menurut Bobby, penggunaan dana publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, efisien, dan tepat sasaran. Temuan ini pun langsung ditindaklanjuti untuk dikaji dan kemungkinan besar dicoret dari struktur APBD.

Plt Kadis Kominfo Sumut, Porman Mahulae, menyatakan pihaknya mendukung langkah Gubernur untuk menertibkan anggaran.

"Beliau (Bobby) tertibkan semua belanja yang tidak berguna dan mengalihkannya ke belanja-belanja yang produktif dan berdampak langsung ke masyarakat,” kata Porman dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/5/2025).