Baca tanpa iklan
Diantara mereka ada juga yang mengungkit masa lalu dari anak mantan Bupati Batanghari itu.
"Hahahaha pas kemarin nak naik nyari suaro dari kami” kan ????," tulis @_bayuabdi.
"Wowww, "Wakil Rakyat" katanya," tulis @
wandani_wisnu14.
"Siapo yg milih dio maren?? Brp serangan fajar dri diok ni mren min?," tulis @supik_ajee.
"Bukan contoh wakil rakyat itu ????????????????," tulis @wak_ojad.
Baca juga: Viral Pria di Jambi Lepas dari Razia: "Nah Ado Razia Lur, Kita Baca Doa Selamat Dulu Ya"
"Ngeri nian . Cb cr rekam jejak dari seorang ketua DPRD provinsi Jambi dl sblm memilih . Siap jadi ketua terima konsekuensi ny . Y pasti akan di demo . Dak bs ngontrol emosi jangan nyaleg . Sblm jadi beiyo ngemis suaro Sdah jadi hmmm mcm nak ngajak mahasiswa betinju," ucap @rindunofaenaaa.
"sunggu miris liat wakil rakyat begini kah wakil rakyat yang di pilih oleh rakyat di gaji dari uang rakyat
miris nya etika moral pejabat di indonesia
banyak banyak bernah lah kau bung DPR kau itu mewakili suara rakyat
kerja lah dengan ke ikhlaskan ????," tulis @
ichprabowo.
"Kaek dak tahu, Mantan NaPi itu woi. Narkoba dulu tuh. Gak tahu lah sekarang masih atau idak," tulis warganet.
Hingga berita ini dipublikasikan belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait berita viral itu.
Sebelumnya, sekelompok mahasiswa yang tergabung Aliansi Mahasiswa Melawan menggelar aksi di kantor DPRD Provinsi Jambi, Rabu (23/4/2025).
Aksi ini dimulai dari Simpang BI dan dilanjutkan berjalan menuju gedung DPRD Provinsi Jambi.
Massa aksi menuntut 9 hal dan meminta bertemu langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi agar dapat menyampaikan aspirasinya ke pemerintah pusat serta menyelesaikan segala tuntutan.
Massa aksi meminta pemerintah pertama untuk mencabut UU TNI, kemudian mendukung melakukan judicial review UU TNI, dan kemudian juga menolak segala bentuk RUU baik Polri, KUHAP dan ASN.
"RUU itu tidak berpihak kepada rakyat dan melemahkan prinsip demokrasi di Indonesia," kata Orator aksi.
Massa aksi juga meminta DPRD Provinsi Jambi mendorong pemerintah untuk mempercepat pembahasan RUU perampasan asset bagi para koruptor.