TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Instruksi ini dikeluarkan sebagai bentuk sikap partai atas penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi. Namun, beberapa kepala daerah PDIP tetap hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya, Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, Bupati Kendal, Dyah Kartika Permatasari, Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma dan Bupati Cirebon, Imron.Jumlah Kepala Daerah yang Hadir dan Tidak Hadir
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa 450 kepala daerah telah terdaftar dalam retret ini. Namun, 53 kepala daerah tidak hadir, dengan rincian, 47 tanpa keterangan, 5 izin sakit, 1 izin karena alasan keluarga.
Bima Arya menduga kemungkinan masih ada kepala daerah dari PDIP yang tetap hadir.
"Harusnya ada kepala daerah PDIP di dalam karena jumlahnya lebih banyak dari angka yang tidak hadir. Tapi kami belum cek lagi," ujarnya.
Menurutnya, tidak ada sanksi bagi kepala daerah yang absen dalam retret ini. Namun, mereka diwajibkan mengikuti rangkaian berikutnya setelah putusan sengketa Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Instruksi Tegas Megawati
Melalui surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025, Megawati memberikan dua instruksi utama kepada kepala daerah PDIP, Menunda keberangkatan ke retret di Akmil Magelang dan Menjaga komunikasi aktif dengan partai dan siap dalam commander call.
Instruksi ini diperkuat oleh Sekjen DPP PDIP yang menegaskan bahwa seluruh kader harus mematuhi arahan Megawati.
Namun, beberapa kepala daerah PDIP memiliki alasan tersendiri untuk tetap hadir.
Brebes, Paramitha Widya Kusuma, mengaku tetap mengikuti retret demi kepentingan masyarakat.
"Berangkat, demi kepentingan masyarakat," ujar Paramitha saat dikonfirmasi, Jumat (21/2/2025).
Dia juga memastikan bahwa selama dirinya mengikuti kegiatan ini, roda pemerintahan di Brebes tetap berjalan dengan dipimpin oleh wakilnya, Wurja.
Retret ini berlangsung mulai 21 hingga 28 Februari 2025, sementara wakil kepala daerah dijadwalkan mengikuti pada 27 Februari.
PDIP Pertegas Sikap