Baca tanpa iklan
Pembahasan program makan siang gratis milik pasangan Prabowo-Gibran di Sidang Kainet Paripurna mendapat respons dari Mahfud MD, TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas Anies-Muhaimin.
TRIBUNJAMBI.COM - Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD dan Timnas Anies-Muhaimin menanggapi pembahasan anggaran makan siang dan susu gratis dalam sidang Kabinet Jokowi.
Seperti diketahui bahwa program tersebut getol disampaikan pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024, Prabowo-Gibran.
Pembahasan dalam Sidang Kabinet tersebut terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Dalam pembahasan RAPBN 2025 itu ikut dibahas program makan siang gratis yang menjadi agenda prioritas Prabowo-Gibran.
Bahkan program makan siang dan susu gratis itu dimasukkan dan diperhitungkan dalam penyusunan RAPBN 2025.
Penyusunan anggaran itu dilakukan meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih.
Dimasukkannya program makan siang gratis ini sebagai jembatan bagi persiden terpilih nanti menjalankan pemerintah dan program yang dibuat.
"kita sambil menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU, maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres karena menjalankan APBN."
Baca juga: Program Makan Siang Gratis Anggarkan Rp 15 Ribu per Anak, Menko Airlangga Sebut Masuk APBN 2025
Baca juga: Airlangga Sebut Makan Siang Gratis Rp 15 Ribu per Anak, Berapa Anggaran dan Ton Beras Per Tahun?
Baca juga: Profil Airlangga Hartarto, Menko Kabinet Jokowi Jelaskan Biaya Makan Siang dan Gratis Prabowo-Gibran
"Sebab, yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih," ujar Presiden Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Pembahasan program makan siang gratis milik pasangan Prabowo-Gibran di Sidang Kainet Paripurna mendapat respons dari berbagai pihak.
Diantaranya dari cawapres nomor urut 3, Mahfud MD dan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud serta Tim nasional pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin).
Mahfud MD
Mahfud MD menilai tidak tepat jika program makan siang gratis dialokasikan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
Menurutnya RAPBN 2025 masih menjadi program dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin, bukan pemerintah selanjutnya.
Jika presiden dan wakil presiden terpilih telah memerintah, program yang digagas bisa dialokasikan ke dalam APBN Perubahan 2025 yang sudah masuk ke dalam pemerintahan baru.
Meski begitu, ia tak terlalu mempersoalkan karena mungkin itu masih hanya sebatas usulan saja.
"Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin hanya sumbangan saja. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ujar Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).
TPN Ganjar-Mahfud
Senada dengan Mahfud, Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Chico Hakim menilai tidak sepantasnya Jokowi membahas program pasangan capres dan cawapres lain di kabinet karena proses tahapan Pemilu belum selesai.
Baca juga: Prabowo-Gibran Bakal Bentuk Menteri Khusus Urus Makan Siang dan Susu Gratis? Cawapres 02: Rahasia
Meski dibuat sebagai gambaran, namun pembahasan program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran membuat terang adanya penyalahgunaan kewenangan persiden sebagai kepala negara untuk terhadap pasagan calon tertentu.
Di sisi lain Chico juga mengingatkan program Bansos di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin telah membuat pusing Menteri Keuangan Sri Mulyani harus membekukan sementara anggaran-anggaran untuk kementerian dengan jumlah hampir Rp6 triliun.
"Artinya kami tidak mau mengomentari lebih jauh lagi selain memang mungkin seperti kami awal katakan bahwa program yang ditawarkan itu pun sebenarnya tidak masuk akal," ujar Chico, Senin (26/2/2024). Dikutip dari Triunnews.com.
Timnas Anies-Muhaimin
Tim Pemenangan Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin juga mengkritik pembahasan tersebut.
Co-Capt Timnas Amin, Thomas Trikasih Lembong, menilai kebijakan terkait peningkatan gizi masyarakat sebaiknya melalui pembahasan yang menyeluruh dengan melibatkan para pakar.
Selain itu, seharusnya kebijakan tersebut juga berlandaskan data dan fakta, sebab program tersebut berkaitan dengan sumbar daya.
Tom mencontohkan dalam hal peningkatan gizi masyarakat, capres dan cawapres Anies-Muhaimin mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan dengan optimalisasi sektor perikanan, dibanding mendorong peningkatan konsumsi susu yang kurang didukung oleh sumber daya yang ada.
"Jadi kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis, yang berlandaskan hitungan yang transparan dan data fakta realita dan semakin teknokratis semakin profesional, semakin transparan semakin baik," ujar Tom Lembong, Senin (26/2/2024).
"Gagasan Anies-Muhaimin untuk memanfaatkan sumber daya perikanan kita yang berlimpah-limpah, yang diolah menjadi sumber protein yang lebih cocok buat masyarakat kita," sambung Tom.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Statistik Mentereng Bek AC Milan Theo Hernandez saat Menghadapi Atalanta
Baca juga: Kode Redeem Mobile Legends ML Spesial Hari Ini Selasa 27 Februari 2024
Baca juga: Akses Bungo-Padang Masih Terganggu Akibat Jalan Retak karena Longsor
Baca juga: Volume Transaksi Merchant QRIS Meningkat 400 Persen, BRI Terus Perkuat Keamanan Bertransaksi