TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jambi mengungkapkan masih ada 18.272 pemilih di daftar pemilih tetap (DPT) yang belum melakukan rekam e-KTP.
Ketua Bawaslu Provinsi Jambi, Wein Arifin, mengatakan belasan ribu pemilih itu pada 14 Februari nanti sudah usia 17 tahun, namun DPT tersebut belum melakukan perekaman.
"Kalau belum merekam atau tidak memiliki e-KTP, meskipun usianya sudah 17 tahun, tetap tidak boleh memilih. Berbeda jika mereka belum memiliki e-KTP tapi sudah merekam, bisa memilih," ujarnya.
"Mereka sudah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap, tetapi belum melakukan perekaman e-KTP. Mereka dimasukkan ke DPT karena mereka telah berumur 17 tahun pada saat pemilihan," lanjut Wein dalam rakor bersama Forkopimda terkait ketertiban dan keamanan Pemilu 2024, Senin (12/2).
Kata Wein, DPT yang belum rekam e-KTP mendapatkan surat C Pemberitahuan.
Oleh karena itu, Bawaslu mengingatkan ke KPU bahwa DPT yang belum rekam e-KTP, meski mendapatkan C Pemberitahuan, tidak memilki hak suara pada saat hari pencoblosan.
"Bagaimana jika mereka mendapatkan C Pemberitahuan, kemudian mereka datang ke TPS dan KPPS tidak memeriksa KTP-nya dan mereka memberikan hak pilih," ucapnya.
Konsekuensinya, kata Wein, jika ada lebih dari satu orang DPT yang belum rekam e-KTP menggunakan hak pilih, maka itu dipastikan pemungutan suara ulang (PSU).
"Seharusnya ini tidak bisa mungut, karena KPPS dalam prosedurnya itu meminta KTP, pemilih memerlihatkan KTP, fotokopi KTP atau foto KTP dalam HP," ungkapnya.
Namun persoalannya, menurut Wein, tidak setiap KPPS menerapkan prosedur tersebut. Cukup menunjukkan C Pemberitahuan, mereka (DPT) lolos masuk dalam bilik suara.
Dia berharap KPU berhati-hati agar KPPS-nya dapat bekerja sesuai prosedur, terutama agar tidak meloloskan pemilih yang hanya membawa surat C Pemberitahuan tanpa KTP.
"Jadi kita mengingatkan ke KPU, sudah, ke pemerintah daerah, sudah," ucapnya.
Terkait jumlah DPT yang belum rekam e-KTP itu, pemerintah daerah melalui dinas kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) sudah melakukan proses secara baik, membuka pelayanan perekaman e-KTP di hari libur. Namun, masyarakat yang belum berinisiatif.
Di Kota Jambi, ada 495 orang warga terdaftar di DPT belum melakukan perekaman e-KTP.
Penjabat Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih, mengatakan untuk menekan angka tersebut disdukcapil terus melakukan perekaman hingga tanggal 14 Februari 2024.
"Disdukcapil kita terus melakukan perekaman bahkan di hari libur," ujarnya.
Senada, Kepala Disdukcapil Kota Jambi, Nirwan, mengatakan angka warga Kota Jambi yang terdaftar di DPT Pemilu 2024 namun belum melakukan perekaman e-KTP, terus menurun dari 2.041 menjadi 495.
"Untuk itu kita akan kejar terus hingga tanggal 14 Februari 2024 besok," ungkapnya.
Hal ini, kata Nirwan, karena pihaknya terus melakukan jemput boleh hingga turun langsung ke masyarakat. Seperti ke sekolah, rumah sakit hingga mendatangi rumah lansia.
"Untuk lansia, ODGJ, sekolah dan warga yang sakit, kita ada tim khusus yang bertugas menjemput bola," ungkapnya.
Nirwan berasumsi setengah dari 495 warga yang belum merekam e-KTP sedang berada luar Kota.
"Asumsi saya, sebagian dari 495 warga yang belum merekam e-KTP sedang menempuh pendidikan di luar kota, seperti sekolah atau kuliah di kota lain," ungkapnya.
Pihaknya terus berupaya agar 495 orang bisa segera merekam e-KTP.
Hingga Hari-H
Merespons persoalan tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Jambi, Arif Budiman, mengatakan pihaknya sudah bekerja keras melakukan perekaman. Jumlah yang belum terekam awalnya lebih 44 ribu, saat ini turun menjadi 18 ribu.
"Ini akan terus dikejar. Disdukcapil setiap kabupaten-kota saat ini terus membuka pelayanan dengan jemput bola ke masyarakat," ujarnya.
Bahkan untuk menyukseskan pemilu, disdukcapil tetap membuka pelayanan meski hari libur.
"Perekaman oleh (disdukcapil) kabupaten/kota terus dilakukan melalui jemput bola dan tetap bekerja pada hari libur," lanjutnya.
Untuk mengejar 18 ribu DPT yang belum melakukan perekaman e-KTP, pada hari-H pencoblosan 14 Februari, disdukcapil tetap membuka pelayanan.
"Ya, sesuai edaran Menteri Dalam Negeri, kita tetap membuka pelayanan perekaman pada hari-H," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris, mengatakan sudah meminta proses perekaman dilakukan hingga Selasa (13/2) malam .
"Mudah-mudahan masih bisa terkejar. Kita berharap dukcapil terus mengejar perekaman tersebut hingga malam jelang hari-H nanti," ujarnya.
Menurut Al Haris, kondisi itu bisa terjadi karena beberapa hal. Bisa saja saat proses perekaman berlangsung yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat.
"Ketika tim dukcapil turun ke desa, masyarakatnya ada yang sedang di ladang, atau pemudanya tengah kuliah di luar kota. Itu yang ditemukan di lapangan," jelasnya.
Dia menatakan sistem telah membaca mereka dari kategori usia yang sudah bisa memilih, maka muncullah DPT tadi.
"Dengan kondisi ini, untuk target, kita targetkan semaksimal mungkin bisa terekam," tandasnya.
Ramai di Tebo
Ratusan orang memadati kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tebo. Mereka melakukan perekaman e-KTP.
Yanti, warga Kecamatan Rimbo Ilir, mengatakan melakukan perekaman agar dapat memilih calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 14 Februari.
"Soalnya kalau tidak ada KTP, kami tidak bisa memilih presiden. Sayang dong satu suara, sebab kami sudah ada pilihan capres," katanya, Senin (12/2).
Senada, Mufti, warga Kecamatan Tebo Tengah, juga melakukan pengurusan KTP untuk berkontribusi pada pemilu hari Rabu mendatang.
Dia merasa satu suara yang disumbangkan berperan dalam menentukan arah negara.
"Semoga hari ini selesai dan bisa ikut memilih dua hari lagi," katanya.
Pantauan Tribun, warga memadati kantor disdukcapil dari pagi hingga sore. Anak-anak SMA pun ikut melakukan perekaman e-KTP.
Jangan Ada Mati Listrik
Gubernur Jambi, Al Haris, meminta kepada PT PLN agar tidak melakukan pemadaman listrik pada saat pelaksanaan pemilu, 14 Februari. Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi Forkopimda terkait persiapan Pemilu 2024, di Swiss-Belhotel Jambi, Senin (12/2).
"Saya minta pemilihan itu jangan sampai ada mati lampu (listrik)," ucapnya.
Dia meminta agar PLN dapat maksimal dalam pelayanannya di hari H pencoblosan untuk mensukseskan pemilu. Selain itu, untuk wilayah-wilayah yang memang belum teraliri listrik, ia meminta kepada setiap desa yang memiliki genset (generator) untuk dapat digunakan.
Begitu juga untuk mengatisipasi jika ada hal-hal yang terjadi akibat bencana alam yang menyebabkan listrik padam. "Tolong desa-desa yang punya genset (generator) karena cuaca hujan, bisa jadi ada tiang ambruk, listrik mati sesaat, daerah yang ada genset siapkan genset, daerah rawan yang jauh dari jangkauan," jelasnya.
Begitu juga PLN di setiap daerah, Al Haris meminta seandainya daya tidak kuat, harus menyiapkan alternatif suplai agar listrik tetap menyala.
"PLN cabang maupun ranting siapkan genset, standby sewaktu-waktu ada mati lampu bisa disuplai," ujarnya.(dna/usn/yon/nik)
Baca juga: Simpul Tiga Permasalahan Genting di Jambi Terungkap, Rektor Universitas Jambi, Prof Helmi, Seri II
Baca juga: Kepala Seperti Ular Kobra, Harga Ikan Chana Puluhan Ribu hingga Jutaan Rupiah
Baca juga: 20 Menit Bergelut Jalan Berlumpur, Kisah Guru di Batang Asai Sarolangun Dorong Motor Setiap Hari