TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Kabupaten Sarolangun, jadi daerah pertama di Provinsi Jambi, yang bakal mendapatkan bantuan dana hibah dari United Nation Development Programme, Perserikatan Bangsa Bangsa (UNDP-PBB) dan Kedutaan Besar (Kedubes) Jepang, untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Bantuan dana hibah yang bakal didapatkan itu, melalui upaya dan lobi Penjabat Bupati Sarolangun, Bachril Bakri, bersama teman dekatnya Prof Yosh Azuma, yang ada di UNDP-PBB dan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.

Pj Bupati Sarolangun, usai menerima kunjungan dari Kedubes Jepang di Kantor Bupati Sarolangun, Rabu (8/11/2023) mengatakan, bantuan dana hibah itu dalam rangka penanganan karhutla di Kabupaten Sarolangun.

"Sebenarnya ada dua bantuan, dari UNDP-PBB berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada juga dari Kedutaan Bsar Jepang berupa radar pendeteksi Karhutla," beber Bachril Bakri.

Kata Bachril, saat ini pihaknya bersama tim satgas karhutla Kabupaten Sarolangun, masih melakukan proses penyusunan proposal dana hibah untuk UNDP dan Kedubes Jepang tersebut.

"Kita berharap nanti akan berproses lebih lanjut melalui Kemendagri dan Bappenas dan Kedutaan Besar Jepang dan UNDP di Jakarta. Nanti ada kerjasama bantuan hibah tersebut dan kita sedang menyusun proposal untuk segera kita ajukan," ujarnya.

Sementara itu, Prof Yosh Azuma, saat diwawancarai mengatakan, pihaknya siap membantu Pemerintah Kabupaten Sarolangun, untuk bisa mendapatkan bantuan dana hibah tersebut dari UNDP maupun Kedubes Jepang.

Karena wilayah Sumatera kata Yosh, sudah dilakukan program yang sama, yang dimulai dari Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung dan Jambi.

"Di Jambi, pertama kali ya baru Sarolangun, dan Bengkalis, Riau untuk tahap pertama sudah selesai dan berhasil," ungkap Yosh Azuma.

Ia menyebut, bantuan dana hibah akan sangat bermanfaat untuk penanganan karhutla di Kabupaten Sarolangun. Satu di antaranya dengan adanya alat radar pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan

"Dari Menlu Jepang kira-kira Rp10 miliar, satu radar Rp1 miliar dan Rp5 miliar dan alat alat lainnya. Dan anggaran dari UNDP cukup besar capai triliunan. Ini program sudah ada di Bengkalis. Kita menjadi pengembangan lebih lanjut berupa diseminasi tahap pertama. Kita harap bantuan bisa kita manfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan proposalnya berhasil dan sukses dan saya berusaha semaksimal mungkin dengan pihak Pemda," tuturnya. 

Baca juga: Assessment Digelar Pertengahan November, Pj Bupati Tebo Tetapkan SK Panitia Lelang Jabatan

Baca juga: Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej Sudah Berstatus Tersangka Kasus Gratifikasi