TRIBUNJAMBI.COM - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan ada pihak yang ikut bermain dalam kisruh yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Bahkan dia menyebutkan bahwa pemain tersebut bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

Dia mengklaim telah mengetahui pihak-pihak yang terlibat mengambil keuntungan dari kericuhan tersebut.

"Temuan saya sebagai tim, saya tahu siapa barang ini yang ikut main, tapi yakinlah, teman-teman, bahwa tidak hanya dari dalam negeri, saya tahu kok siapa yang dari luar negeri,” kata Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (25/9/2023).

Dia menyebutkan, ada pihak yang selalu menghalangi setiap kali ada investasi besar yang ingin masuk ke Kepulauan Riau (Kepri).

"Setiap Kepri itu mau maju, setiap ada investasi besar selalu saja ada yang menghalangi," jelas Bahlil Lahadalia dilansir dari KompasTV.

Bahlil enggan menyebut nama negara yang dimaksud, namun ia menerangkan bahwa negara tersebut adalah tetangga Indonesia.

Baca juga: Warga Minta Presiden Jokowi Turun Tangan Kisruh di Rempang Batam: Jangan Dibawa ke Ranah Politik

Baca juga: Presiden Jokowi ke Menteri Bahlil Soal Kisruh Pulau Rempang Batam: Selesaikan Secara Kekeluargaan

Baca juga: Fraksi Gerindra Menilai Pemprov Jambi Kurang Serius Jalankan Potensi PI 10 Persen Sektor Migas

"Saya tidak menyebut nama negara mana ya. Tapi biasanya kalau di tetangga itu kan kalau kita bersaing sama teman-teman sendiri kan," ungkapnya.

Ia menilai, campur tangan pihak asing adalah hal yang wajar dalam persaingan di mana sebuah negara memiliki strategi dalam berkompetisi dengan negara lainnya.

"Itu biasa dalam persaingan, tapi dalam persaingan itu ada strategi yang tidak ingin untuk negara A itu maju atau berkompetisi dengan negara mereka," terangnya.

Pada rapat terbatas Senin (25/9) pagi, Presiden Joko Widodo memberikan beberapa arahan terkait permasalahan di Pulau Rempang antara lain penyelesaian masalah secara kekeluargaan, memperhatikan aspirasi masyarakat, dan pemenuhan hak-hak warga yang terdampak.

"Bapak Presiden menitikberatkan bahwa kepentingan rakyat kita yang harus kita pikirkan dan dahulukan dalam kerangka, aturan, dan proses secara kekeluargaan," urainya.

Ia juga mengatakan, warga dan ketua adat di Rempang menerima adanya investasi di wilayah mereka.

"Jujur kemarin saya ketemu tokoh yang dituakan di situ, sempat menyampaikan bahwa mereka tidak menolak investasi, mereka membutuhkan investasi, sampai ada bahasanya bahwa '5 kali kiamat pun kalau tidak ada investasi kampung ini nggak akan maju cepat'," ungkapnya.

Baca juga: Update Kisruh Pulau Rempang Batam, Menteri Bahlil Pastikan Ini ke Warga Selama Geser Kampung

Ia mengkalim, sudah hampir 300 dari 900 Kepala Keluarga (KK) yang bersedia direlokasi atau perkampungannya digeser.

"Sampai dengan kemarin, dari total 900 KK yang terdaftar, sudah hampir 300 KK, ini mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ungkapnya.