TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi banyak menerima aduan dari masyarakat tentang kurang transparannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jambi. 

Hal itu disampaikan Abdul Jalil juru bicara Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jambi pada saat menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi.

Berdasrakan aduan itu fraksi Golkar meminta PPDB harus berlangsung adil, transpararan, dan akuntabel.

Menurutnya, banyak sekali pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD berkaitan dengan belum transparannya penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK di Provinsi Jambi.

"Dan kami ingatkan ke depan tidak ada namanya titipan pejabat maupun adanya setoran-setoran yang menyalahi peraturan berlaku," ungkapnya belum lama ini. 

Lebih lanjut kata dia, semua memiliki hak yang sama sesuai dengan ketentuanya dan harus diingat bahwa hak pendidikan merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar.

Baca juga: Kekurangan Calon Siswa, PPDB Muaro Jambi Diperpanjang

Baca juga: Buktikan Kecurangan PPDB, Orang Tua di Tangerang Nekat Ukur Jarak Rumah ke Sekolah Pakai Meteran

Baca juga: Cara Cek Pengumuman PPDB SMA/K Jambi Tahap 2, Diumumkan Hari Ini