Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono beri peringatan keras kepada anggota yang melakukan pelanggaran, terlebih membelot ke KKB Papua.
Panglima juga akan memberikan reward kepada prajurit yang berprestasi.
Disamping itu, Laksamana Yudo saat ini tengah menyiapkan langkah strategis untuk antisipasi pembelotan anggota TNI.
Laksamana Yudo Margono memberi peringatan keras kepada anggotanya yang mengkhianati kesatuan dan negara.
Peringatan keras itu merespons adanya fenomena adanya prajurit yang membelot ke KKB Papua.
Dilansir Tribunnews.com, tercatat setidak ada enam oknum prajurit TNI yang memilih bergabung dengan KKB Papua sejak tahun 1970-an.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, tak ada prajurit yang membelot ke KKB di era kepemimpinan Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono sejak 19 Desember 2022 hingga saat ini.
Kendati demikian, Laksamana Yudo melakukan sejumlah langkah strategis terkait fenomena tersebut.
Langkah strategis tersebut di antaranya berupa reward atau hadiah and punishment atau hukuman.
Panglima TNI kata Julius, tidak sungkan memberikan penghargaan bagi prajurit yang berprestasi serta akan tegas memberikan hukuman maksimal, bahkan hukuman mati bagi prajurit yang terbukti berkhianat.
Baca juga: Panglima TNI Siapkan Langkah Strategis Antisipasi Prajurit Berkhianat dan Membelot ke KKB Papua
Baca juga: Berikut 6 Fakta Anggota Brimob Polda Riau Curhat di Medsos Bongkar Kebobrokan Komandan Hingga Viral
"Setahu saya di era Pak Yudo tidak ada (oknum prajurit yang membelot ke KKB)," kata Julius ketika dihubungi Tribunnews.com pada Jumat (2/6/2023).
"Langkah strategisnya, penuhi hak-hak anggota, optimalkan kualitas perlengkapan, berikan reward yang berprestasi dan berikan hukuman maksimal untuk pelangaran-pelanggarannya, bahkan hingga hukuman mati," sambung dia.
Panglima TNI Beri Peringatan Keras
Diantaran anggota yang membelot tersebut saat ini ada yang telah menjadi pimpinan salah satu kelompok separatis di tanah Papua tersebut.
Sejak tahun 1970, setidaknya ada enam prajurit yang sudah membelot dan bergabung dengan KKB Papua.
Terkait dengan pengkhianatan, Laksamana Yudo Margono pernah memberikan peringatan keras saat memberikan pengarahan kepada aparat penegak hukum di lingkungan TNI di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (3/5/2023).
Peringatan keras tersebut di antaranya menyangkut tingginya angka perkara penyalahgunaan senjata api dan munisi di lingkungan TNI di wilayah Kodam XVII Cenderawasih.
Berdasarkan data yang dimilikinya, terdapat 27 perkara penyalahgunaan senjata api dan munisi pada tahun 2022.
Angka tersebut, naik sebesar 270 persen dari tahun sebelumnya.
"Hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi, apalagi di daerah rawan karena secara tidak langsung telah membunuh kawannya sendiri dan rakyat. Harus diberikan hukuman yang setimpal bagi anggota TNI karena telah menjadi seorang pengkhianat bangsa," kata Laksamana Yudo.
Baca juga: KKB Papua Ancam Tembak Pilot Susi Air, Laurenzus Minta Egianus Kogoya Utamakan Hak Hidup
Laksamana Yudo menilai TNI perlu melaksanakan evaluasi dari banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api dan amunisi.
Masih adanya disparitas atau perbedaan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan amunisi khususnya yang terjadi di daerah operasi membuat efek jera yang minim akibat hukuman yang relatif ringan.
Oleh karena itu, kata dia, perlu ada pemahaman terhadap surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tentang penjualan senjata atau amunisi kepada musuh.
"Disebutkan prajurit TNI yang menjual senjata api atau munisi kepada pihak musuh atau kepada orang yang diketahui atau patut diduga berhubungan dengan musuh oleh karenanya dapat dikenakan pasal 64 ayat 1 KUHP PM sebagai penghianat militer dan ancaman hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun," kata Yudo.
Yudo juga memberikan penekanan kepada seluruh jajarannya untuk melakukan deteksi dan cegah dini terlebih lagi terkait penyalahgunaan senpi dan amunisi.
Ia pun memerintahkan jajarannya untuk mengembangkan teknik dan mekanisme pre-emptive dan tidak pasif sehingga hanya terkesan sebagai pemadam kebakaran.
Laksamana Yudo juga memerintahkan jajaran untuk merespon atau menindaklanjuti secara cepat dan tepat terhadap kasus-kasus menonjol sehingga tidak menunggu viral baru diproses.
Bagi aparat penegak hukum yang melanggar, kata Yudo, harus mendapat sanksi yang lebih berat.
Ia pun memerintahkan mereka untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara aparat penegak hukum dengan Ankum atau Pepera.
Yudo juga memerintahkan mereka megang teguh rahasia jabatan dan menghindari laporan kegiatan disebarluaskan melalui sosial media.
Khusus bagi pelaku penjual senpi dan amunisi, kata dia, agar dijerat dengan pasal pidana berlapis dengan ancaman hukuman maksimal berupa hukuman mati untuk memberikan efek jera.
"Prajurit sejati tidak akan menangis karena kematian, tapi dia hanya menderita melihat pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Prajurit TNI telah bersumpah atas nama Tuhan mengabdi untuk negeri, berjuang demi NKRI dan bersumpah setia kepada Pancasila," tegas Laksamana Yudo Margono.
Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: KPU Sarolangun Beberkan Penyebab Bacaleg Bisa Dibatalkan
Baca juga: KPU Sarolangun Sedang Vermin Bacaleg, KTP Buram Dikembalikan
Baca juga: Baru Rilis, Serbu 25 Kode Aktivasi Free Fire FF Advance Server Juni 2023, Jangan Sampai Kadaluarsa
Baca juga: Berikut 6 Fakta Anggota Brimob Polda Riau Curhat di Medsos Bongkar Kebobrokan Komandan Hingga Viral
Artikel ini diolah dari Tribun-Papua.com