TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Persoalan angkutan batu bara hingga kini masih terus menjadi persoalan di tengah masyarakat. Sejumlah kebijakan dan langkah-langkah yang diklaim sebagai solusi ternyata hanya sebagai sebuah penyampaian kepada publik, sementara realisasinya tidak ada.

Hal ini disampaikan oleh Samsul Riduan, anggota DPRD Provinsi Jambi. Samsul Riduan menyebut bahwa dengan situasi yang semakin tidak kondusif dan tidak terkendali seperti saat ini, seharusnya pemerintah mengambil kebijakan penyetopan.

“Kalau kita melihat saat ini, jalan nasional itu bukan lagi untuk masyarakat umum, namun hanya untuk angkutan batu bara. Ini sudah tidak lagi untuk kepentingan masyarakat banyak tapi kepentingan satu kelompok saja,” ungkapnya.

“Apa yang disampaikan oleh pemerintah hanya sebagai peredam saja, sementara dari sisi mereka tidak ada melakukan apa-apa, coba kita lihat apa yang dilakukan,”tegasnya.

Samsul Riduan pada kesempatan ini juga terus mendesak agar Pemerintah Provinsi Jambi tidak hanya tinggal diam saja. Disisi lain, Samsul Riduan juga menyebut tidak ada progres dari pembangunan jalan khusus, sehingga memang angkutan batubara terus melintas di jalan nasional.

“Sejauh ini kita melihat diam saja, apa yang dilakukan? buat aturan tidak jalan, tidak dilaksanakan, batasi kendaraan, tapi masih lebih saja, stiker angkutan, faktanya masih ada yang beroperasi tanpa stiker, jadi apa yang dilakukan,” terangnya.

“Jalan khusus, kita melihat minim progres, jadi apa yang bisa disampaikan oleh pemerintah soal penyelesaiannya, tidak ada kita melihat perubahan,”pungkasnya.

Baca juga: Dorong Bentuk Pansus Batubara, Edi Purwanto Bicara Penyetopan Batu Bara dan Jalan Khusus

Baca juga: Kapolres Tebo Gelar Rapat Koordinasi Dengan Aliansi Sopir Truk Batu Bara dan Pemegang IUP

Baca juga: Satlantas Polres Tebo Tilang 76 Angkutan Batu Bara Akibat Langgar Muatan