Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berpeluang mengusung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden di Pemilu 2024 mendatang.
Ada tiga partai dalam koalisi tersebut yakni PPP, Partai Golkan dan PAN.
Namun diantara partai itu, PPP telah lebih dahulu menyatakan mengusung Gubernur Jawa Tengah sebagai Capres.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menekankan bahwa PAN masih berharap KIB tidak bubar.
Meski Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkoalisi dengan PDIP.
Viva Yoga mengatakan, jika KIB tetap bersatu maka artinya PAN dan Golkar akan menyusul PPP ikut mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024.
"PAN masih berharap agar KIB tidak bubar, tetapi masih tetap bersatu, meskipun PPP telah secara resmi menyalonkan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Jika tetap bersatu, maka KIB ya mendukung Mas Ganjar," ujar Viva saat dimintai konfirmasi, Senin (1/5/2023).
Viva mengungkapkan, untuk calon wakil presiden (cawapres) akan didiskusikan secara kekeluargaan dengan prinsip harus memiliki nilai tambah untuk meningkatkan nilai elektoral.
Baca juga: Megawati Soekarnoputri Buka Suara Soal Cawapres Ganjar Pranowo: Ada 10 Nama, Tunggu Tanggal Mainnya
Baca juga: Sebelum Tewas, AKBP Buddy Terekam CCTV Sempat Putar Balik dari Rel Kereta dengan Jalan Kaki
Selain itu, cawapres tersebut juga harus bisa membuat sosok paslon mencerminkan kombinasi yang ideal sesuai masyarakat Indonesia yang plural, serta memilki visi yang futuristik.
"Jika tidak bisa bersatu alias bubar, ya namanya satu rumah dan satu kasur tapi beda mimpi. Beda pilihan calon presidennya," kata Viva Yoga.
Lebih lanjut, Viva Yoga menyinggung ideologi partai antara PAN dan PDI Perjuangan.
Keduanya memiliki ideologi yang relatif tidak berbeda sebagai partai nasionalis kerakyatan.
Menurutnya, hal tersebut tentu akan semakin memudahkan dalam rencana kerja sama di Pilpres 2024.
"Apalagi kerja sama dengan PDI Perjuangan bukan hal yang baru. Beberapa kali berjuang bersama di pilkada ternyata mencatat keberhasilan," ujar Viva.
"Kita tunggu proses politik selanjutnya. Pendaftaran paslon masih di bulan September 2023. Masih banyak waktu untuk melakukan komunikasi," katanya lagi.
Sebelumnya, PPP menemui Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menginformasikan hasil Rapimnas PPP yang menyatakan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, hasil Rapimnas PPP yang menyatakan dukungan terhadap Ganjar menjadi titik awal kerja sama PPP dengan PDIP.
Baca juga: Pengamat Sebut Partai Golkar Cemas, Gara-gara Minta Agar Pemenang Pemilu Tak Terapkan Sapu Bersih?
"Landasan kerja sama antara PPP dan PDIP adalah kerja sama politik presidensial," ujar Mardiono di kantor DPP PDIP, Minggu (30/4/2023).
Mardiono mengatakan, setelah pertemuan ini akan ada tahapan lanjutan untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Dukungan PPP terhadap Ganjar ini tidak terlepas dari misi kerakyatan yang digagas Gubernur Jawa Tengah itu. PPP, kata Mardiono, juga menitipkan agar politik yang dijalankan oleh Ganjar dalam memimpin negera adalah amar ma'ruf nahi munkar.
Selain itu, PPP juga meminta agar praktik kepemimpinan Ganjar yang melanjutkan pembangunan agar berjalan secara berkesinambungan.
"Jadi kita tidak boleh mundur maju terus ke depan, karena kita ingin kita tidak tertinggal dari negara-negara lain," kata Mardiono.
Pengamat Sebut Partai Golkar Cemas
Pengamat Politik Indonesia, Bawono Kumoro menanggapi pernyataan ketua umum Partai Golkar saat bertemu dengan ketua ummu Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Usai pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan pernyataan yang berharap supaya kelompok yang menjadi pemenang dalam Pemilu 2024 mendatang.
Dia berharap agar tidak menerapkan sapu bersih atau "winner takes it all".
Pernyataan tersebut dinilai Baworo Kumoro sebagai bentuk kecemasan.
Penyebabnya adalah sejak berdiri Partai Golkar selalu berada di lingkaran kekuasaan dan tidak pernah berada pada posisi sebagai oposisi.
"Sehingga muncul rasa kecemasan tidak lagi berada dalam lingkaran pemegang kekuasaan pasca Pemilu 2024 mendatang," kata peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, saat dihubungi Kompas.com, Senin (1/5/2023).
Menurut Bawono, selama ini karakter Partai Golkar bukanlah partai politik yang siap menjadi oposisi.
Baca juga: Presiden Jokowi Dikabarkan Batal Kunjungan ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Maka dari itu menurut dia pernyataan Airlangga itu menjadi sebuah penegasan Golkar berupaya ingin tetap dirangkul di dalam pemerintahan mendatang.
"Bukan karakter partai ini berada di luar kekuasaan," ujar Bawono.
Di sisi lain, Bawono menilai Partai Golkar saat ini juga menghadapi permasalahan karena tidak mempunyai figur atau tokoh dari internal dengan elektabilitas yang baik.
Padahal, kata Bawono, Golkar adalah partai politik besar dan mapan dengan struktur yang kuat hingga tingkat lapisan masyarakat terbawah.
Menurut Bawono, elektabilitas Airlangga pun sampai saat ini tak kunjung terdongkrak di antara para tokoh politik lain untuk bisa bersaing dalam bursa bakal calon presiden atau bakal calon wakil presiden menjelang pemilu dan pemilihan Presiden pada 2024 mendatang.
"Meskipun merupakan partai ketiga terbesar berdasarkan hasil Pemilu 2019, tetapi Partai Golkar harus lebih realistis melihat tingkat elektabilitas Airlangga Hartarto saat ini tidak cukup bersaing dibandingkan nama-nama lain di jajaran bakal cawapres," ucap Bawono.
"Inilah problem pelik dihadapi oleh Partai Golkar saat ini. Partai besar tetapi tidak memiliki figur dengan elektabilitas baik," sambung Bawono.
Sebelumnya diberitakan, pernyataan itu disampaikan Airlangga usai bertemu dengan petinggi Partai Demokrat di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4/2023) pekan lalu.
"Partai Golkar dan Partai Demokrat sepakat bahwa pemilu itu bukan 'the winner takes it all'. Artinya, kita ini kan Indonesia raya, kita bukan seperti Amerika, demokrasi yang kebarat-baratan itu demokrasi yang the winner takes it all," kata Airlangga.
Airlangga mengibaratkan membangun Indonesia seperti tim nasional sebuah cabang olahraga yang membela nama Indonesia.
Dia mengatakan, pemain-pemain yang masuk tim nasional pun biasanya tidak hanya berasal dari tim yang menjuarai kejuaraan di dalam negeri.
Dalam konteks politik, Airlangga menilai sistem tersebut bakal menciptakan pelaksanaan pemilu yang membahagiakan, bukan yang memecah belah bangsa.
"Perbedaan kita hanya pada tanggal 14 Februari pada saat masyarakat memilih, mencoblos, sesudah itu kita kembali bersama-sama," kata Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga mengingatkan bahwa Indonesia akan menghadapi persimpangan, antara sukses menjadi negara maju atau tetap berada pada middle income trap.
Menurut dia, persimpangan jalan itu hanya bisa dilalui bila partai-partai politik saling bekerja sama dalam menyusun rencana pembangunan maupun instrumen hukum yang dapat meningkatkan ekonomi Indonesia.
"Kita butuh seluruh instrumen dari hukum kepada DP yang nanti juga duduk itu minimal 70 persen. Oleh karena itu, saya menawarkan Partai Golkar, kita ini dari sekarang supaya nanti kita tidak 'kagetan'," ujar Airlangga.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga mendorong partai-partai politik untuk menyelesaikan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebelum pendaftaran calon presiden dan wakil presiden mendatang.
"Maka calon presiden nanti sudah punya referensi apa yang harus dikerjakan, karena kita semua ini tergantung calon presiden bikin programnya apa, tapi lapangannya dan regulasinya harus kita buat," kata Airlangga.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Aksi Bek Tengah AC Milan Fikayo Tomori Menarik Minat Banyak Klub Inggris
Baca juga: Pemkab Batanghari Rencana Tambah 3.000 Sambungan Air Bersih pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Baca juga: Sebelum Tewas, AKBP Buddy Terekam CCTV Sempat Putar Balik dari Rel Kereta dengan Jalan Kaki
Artikel ini diolah dari Kompas.com