Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - KPK sudah meminta klarifikasi mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, terkait harta kekayaannya sebagaimanan yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yakni berjumlah Rp56,1 miliar, pada Rabu (1/3/2023).
Hasilnya, KPK malah menemukan kelompok atau geng di kalangan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Geng Rafael Alu Trisambodo ini paham cara mengalirkan dana tanpa diketahui atau terendus.
Ini seperti dikatakan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan.
Pahala memastikan KPK tidak tinggal diam. KPK disebutnya memerlukan waktu buat memahami pola kegiatan geng itu.
Sebab, kata dia, orang-orang yang bekerja di sektor keuangan seperti Rafael Alun Trisambodo dan gengnya, sangat memahami dan lihai dalam menerapkan cara-cara mengalirkan dana.
Baca juga: Persiapan Pelantikan Eselon II Pemprov Jambi Minggu Ini Rampung, Pejabat Dikasih Aba-aba
Baca juga: Daftar Kontak Senjata TNI dan KKB di Yahukimo Papua, 3 Prajurit Gugur dan 6 Terluka
"Jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, enggak juga lah. Tapi ada polanya. Oleh karena itu kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya itu," kata Pahala dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (1/3/2023).
Diungkapkannya, geng yang dimaksud itu adalah kumpulan beberapa orang di Kementerian Keuangan yang saling berhubungan satu sama lain karena memiliki riwayat perjalanan karier atau pendidikan yang beririsan.
Adapun pola yang akan disoroti KPK antara lain terkait bagaimana mereka menggunakan nama orang lain untuk melakukan transaksi.
Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam laporam Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Pakai nama lain atau PT (perusahaan) enggak tahu kita karena baru ini juga kita masuk ke wajib lapor yang kasus pidananya belum ada," ujar Pahala.
Pahala menambahkan, KPK bakal memanggil orang-orang yang diduga berada dalam lingkaran geng Rafael Alun tersebut di Kemenkeu.
"Kita pastikan sesudah yang bersangkutan pasti ada lagi orang-orang lain yang kita kan dengar juga ada gengnya tapi kita kan perlu tahu polanya," kata Pahala.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Politisi PDIP Tak Sepakat Produksi Batu Bara Disetop, Nur Tri Kadarini: Solusinya Kurangi Kuota
Baca juga: Apa yang Dimaksud Dengan Rotasi Bumi? Kunci Jawaban Kelas 6 Tema 8 Halaman 7
Baca juga: DPW NasDem Jambi Gelar Rakerwil Bahas Persiapan Pemilu 2024