Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun menyorot permasalahan konflik lahan yang kian terjadi di Sarolangun.
Dia mengaku tidak menyalahkan pihak manapun baik pemerintah daerah maupun pusat.
"Regulasi kita ini sekarang sudah diambil semua oleh pusat, ketika pusat yang ngambil kita cuma menjalankan perintah dari pusat dan itu yang menjadi masalah," kata ketua DPRD kabupaten Sarolangun Tontawi Jauhari, Senin (4/9/2021).
Bila terjadi gejolak di masyarakat, barulah pihak pemerintah daerah yang harus menyelesaikan.
Sedangkan pemerintah pusat hanya bertugas mengeluarkan untuk korporasi.
"Kita berharap ini nanti tidak terlepas dari sosialisasi. Aturan yang berlaku itu benar-benar dilaksankan oleh pihak perusahaan jangan sampai merugikan masyarakat kita," ungkapnya.
(Tribunjambi /rifani halim)
Baca juga: DPRD Sarolangun Minta Daerah-daerah Rawan Longsor Dibangun Turap
Baca juga: Pemkab dan DPRD Sarolangun Minta Lahan Hibah di Ponpes dan OKP Segera Dikelola