Hati-hati Anda Bisa Dipenjara Karena Ini, Simak Draf RUU KUHP Soal Aborsi dan Santet

Hati-hati Anda Bisa Dipenjara Karena Ini, Simak Draf RUU KUHP Soal Aborsi dan Santet

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Masyarakat bisa dipenjara akibat menawarkan dua tindak pidana ini.

Hal itu diketahui setelah Rancangan Undang-Undang KUHP mulai dibuka ke masyarakat luas.

Selain mengadopsi aturan yang sudah ada, RUU KUHP juga ada aturan baru yang diatur.

Berdasarkan draf RUU KUHP yang didapatkan Tribunnews.com, Sabtu (5/6/2021), hukuman pidana menanti bagi orang yang menawarkan untuk melakukan tindak pidana.

Hal itu tertuang dalam Pasal 249 dan Pasal 250 draf RUU KUHP. Berikut isi pasal-pasal tersebut :

Paragraf 2

Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Baca juga: Nasib 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Sudah Jelas Setelah Terima E-Mail dari KPK

Baca juga: Cak Imin Kembali Disorot, Bakal Duet dengan AHY di Pilpres 2024, Demokrat: Nasional dan Religius

Pasal 249

Setiap Orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 250

(1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan Tindak Pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Jika setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Selain itu, orang yang membantu aborsi atau memberitahukan cara untuk menggugurkan kandungan juga diatur dalam Pasal 251 RUU KUHP.

Ancaman pidana penjara yang menanti bagi pelaku tersebut paling lama adalah empat tahun kurungan. Berikut bunyi Pasal 251 :

Pasal 251

(1) Setiap orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Tak hanya itu, pasal selanjutnya dalam RUU KUHP juga mengatur hukuman pidana bagi orang yang mendeklarasikan diri mempunyai kekuatan gaib dan menawarkan jasanya kepada orang lain.

Pasal 252

(1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Berdasarkan penjelasan Pasal 252 ayat (1) yang tertera di draf RUU KUHP, menjelaskan bahwa pasal ini dibutuhkan guna mengatasi keresahan masyarakat akan praktik ilmu hitam. Berikut isi penjelasan Pasal 252 ayat (1) :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic), yang secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Draf RUU KUHP: Promosikan Jasa Tindak Pidana, Aborsi, hingga Dukun Santet Bisa Dibui.