KLB Partai Demokrat

Ketua DPD Ancam Bubarkan KLB Partai Demokrat, Gubernur Sumut Bereaksi : Kalau Tak Ada Izin, Usir Itu

Editor: Rohmayana
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Foto lokasi acara KLB Demokrat yang bakal digelar hari ini.

TRIBUNJAMBI.COM - Pro dan kontra kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat masih terus terjadi.

Dengan nada tegas, Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, Herri Zulkarnain menyebut bahwa KLB Demokrat yang akan digelar hari ini adalah KLB Ilegal.

Bahkan Herri Zulkarnain dengan sigap bakal akan membubarkan paksa KLB tersebut.

Menggelar apel di Kantor DPD PD Sumut, Jalan Gatot Subroto, Jumat (5/4/2021), Herri dan jajarannya telah bersiap-siap.

Herri Zulkarnain menyebut, sehabis apel siaga mereka akan bergerak menuju The Hil Hotel Resort untuk membubarkan KLB yang digagas KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun.

Diberitakan sebelumnya, hari ini, Jumat (5/3/2021), Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akan digelar.

Kegiatan tersebut bakal dilaksanakan di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara.

"Sehabis apel kita akan bergak menuju Sibolangit membubarkan KLB ilegal ini," kata Herri Zulkarnain dilansir dari Tribun Medan.

Baca juga: AHY Minta KLB Demokrat Dihentikan, Mahfud MD dan Jenderal Listyo Sigit Diminta Segara Bertindak

Terkait hal ini, kata Herri menyebut dia telah melapor ke Polrestabes Medan.

Hal itu dilakukan Herri agar polisi membubarkan acara tersebut.

Herri meminta agar Polda maupun Polres membubarkan KLB yang dianggap ilegal ini.

"Ini adalah KLB ilegal dan telah kita laporkan ke Polisi," tegasnya.

Menurut Herri, pertemuan tersebut juga menimbulkan kluster baru Covid-19 di Sumut.

"Kita harusnya menghentikkan Covid-19,"ujar Herri.

Respon Edy Rahmayadi

Mengetahui daerahnya bakal digelar kongres besar-besaran, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi ikut bersuara.

Edy Rahmayadi angkat bicara terkait kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dijadwalkan berlangsung di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.

Edy mengaku telah menginstruksikan Satgas Covid-19 Sumut agar terjun ke Hotel The Hill untuk mencari tahu perihal izin kegiatan acara tersebut.

Bila akhirnya diketahui tidak memeroleh izin, Edy memerintahkan kepada personel Satgas Covid-19 Sumut untuk segera membubarkan kegiatan tersebut.

"Nanti saya cek kepada satgas. Kalau tidak ada izin, usir itu," tegas Edy Rahmayadi, di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Sudirman Medan pada Jumat (5/3/2021).

Menurut Edy, pembubaran bisa dilakukan karena selama pandemi covid-19 tidak boleh ada kerumunan yang dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat diwawancarai usai memimpin sosialisasi vaksinasi kepada tokoh agama di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan pada Jumat (5/3/2021). (Mustaqim / Tribun Medan)

Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Joko Widodo yang melarang adanya kegiatan yang mengumpul massa dalam jumlah banyak.

"Berdasarkan Inpres, berdasarkan perintah presiden tidak ada kegatan yang bisa membuat kerumuman. Bisa bersangkutan dengan hukum itu nantinya," ucap mantan Pangkostrad itu.

Edy menyebutkan ketegasan bukan berarti mendukung salah satu kubu dari Partai Demokrat, tetapi hanya menjalankan aturan agar pandemi covid-19 di Indonesia, khususnya Sumut bisa segera teratasi.

"Saya bukan provokator ya," sambung Edy Rahmayadi.

Dugaan kudeta di Partai Demokrat

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief berkicau di akun Twitter @Andiarief_ pada Kamis (4/3/2021).

Mantan staf khusus mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengungkapkan dugaan kudeta yang akan dilakukan sejumlah mantan kader Demokrat di Sumatera Utara.

AHY dan Ibas (Tribunnews.com)

Berdasarkan laporan dari timnya, nama-nama tamu yang datang dari luar kota tersebut Jhoni Allen Marbun, Nazaruddin, Marzuki Alie, Moeldoko, Darmizal, Ahmad Yahya, Max Sopacua dan lainnya.

Andi mengatakan, pihaknya pernah menyampaikan bahwa Moeldoko akan menggunakan cara gila-gilaan yang penting ada KLB tanpa izin Majelis Tinggi dan mengikutsertakan peserta ilegal.

"Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Mensesneg tidak tahu soal keberangkatan Pak Moeldoko ke Sumatera Utara dalam rangka mengambil alih kepemimpinan AHY di Partai Demokrat. Demikian juga Pak Prof @mohmahfudmd dan Pak Kapolri. Kami menemukan bukti tiket yang jatuh di bandara," pungkasnya.

Sementara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya menyebut ada gerakan yang akan mengambilalih partai secara paksa.

Menurutnya, pengambilalihan posisi pucuk pimpinan terindikasi dilakukan lewat KLB.

Para pelaku menargetkan 360 kader pemegang suara untuk mengambil-alih posisi ketua umum partai.

(Tribun Medan, Kompas.com)


Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Ketua DPD Ancam Bubarkan KLB Partai Demokrat, Edy Rahmayadi Bereaksi : Kalau Tak Ada Izin, Usir Itu, 
Penulis: khairunnisa

Berita Terkini