Baca tanpa iklan
Edy Rahmayadi angkat bicara terkait kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dijadwalkan berlangsung di Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deliserdang.
Edy mengaku telah menginstruksikan Satgas Covid-19 Sumut agar terjun ke Hotel The Hill untuk mencari tahu perihal izin kegiatan acara tersebut.
Bila akhirnya diketahui tidak memeroleh izin, Edy memerintahkan kepada personel Satgas Covid-19 Sumut untuk segera membubarkan kegiatan tersebut.
"Nanti saya cek kepada satgas. Kalau tidak ada izin, usir itu," tegas Edy Rahmayadi, di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Sudirman Medan pada Jumat (5/3/2021).
Menurut Edy, pembubaran bisa dilakukan karena selama pandemi covid-19 tidak boleh ada kerumunan yang dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru.
Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Joko Widodo yang melarang adanya kegiatan yang mengumpul massa dalam jumlah banyak.
"Berdasarkan Inpres, berdasarkan perintah presiden tidak ada kegatan yang bisa membuat kerumuman. Bisa bersangkutan dengan hukum itu nantinya," ucap mantan Pangkostrad itu.
Edy menyebutkan ketegasan bukan berarti mendukung salah satu kubu dari Partai Demokrat, tetapi hanya menjalankan aturan agar pandemi covid-19 di Indonesia, khususnya Sumut bisa segera teratasi.
"Saya bukan provokator ya," sambung Edy Rahmayadi.
Dugaan kudeta di Partai Demokrat
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief berkicau di akun Twitter @Andiarief_ pada Kamis (4/3/2021).
Mantan staf khusus mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengungkapkan dugaan kudeta yang akan dilakukan sejumlah mantan kader Demokrat di Sumatera Utara.
Berdasarkan laporan dari timnya, nama-nama tamu yang datang dari luar kota tersebut Jhoni Allen Marbun, Nazaruddin, Marzuki Alie, Moeldoko, Darmizal, Ahmad Yahya, Max Sopacua dan lainnya.
Andi mengatakan, pihaknya pernah menyampaikan bahwa Moeldoko akan menggunakan cara gila-gilaan yang penting ada KLB tanpa izin Majelis Tinggi dan mengikutsertakan peserta ilegal.
"Mudah-mudahan Pak Jokowi dan Pak Mensesneg tidak tahu soal keberangkatan Pak Moeldoko ke Sumatera Utara dalam rangka mengambil alih kepemimpinan AHY di Partai Demokrat. Demikian juga Pak Prof @mohmahfudmd dan Pak Kapolri. Kami menemukan bukti tiket yang jatuh di bandara," pungkasnya.