Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - jika vaksinasi dapat diselesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan, maka jadwal masuk sekolah bisa dimulai pada Juli 2021.
Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, Nadiem Makarim
"Syaratnya, mungkin tidak 100 persen (sekolah tatap muka), tapi paling tidak bisa saja dua kali seminggu atau tiga kali."
"Atau dalam sistem rotasi, karena protokol kesehatan tetap dijaga," kata Nadiem di Jakarta pada Rabu 24 Februari 2021.
Baca juga: Prakiraan Cuaca Hari ini, Beberapa Wilayah Diprediksi Alami Cuaca Cerah di Pagi Hari
Baca juga: Siapa Panca Wijaya Akbar, Diusia 29 Tahun Telah Menjabat Sebagai Bupati dan Bukan Orang Sembarangan
Baca juga: Kata Istana Soal Kerumunan Warga Saat Menyambut Kedatangan Presiden ke NTT
ia menjelaskan, vaksinasi Covid-19 kali ini memang diprioritaskan untuk tenaga pendidik.
Itu mulai dari Sekolah Dasar (SD), PAUD, Sekolah Luar Biasa (SLB).
Kemudian, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hingga perguruan tinggi.
Menurut Nadiem Makarim, hal tersebut dilakukan karena semakin muda jenjang pendidikan, maka proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) akan semakin sulit dilakukan.
"Mereka yang paling membutuhkan interaksi fisik dan tatap muka."
"Tapi sekali lagi walaupun sekolah tatap muka, itu harus menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan Kemenkes dan Kemendikbud," ujarnya.
Lebih lanjut, Nadiem mengatakan, sasaran vaksinasi Covid-19 bagi tenaga pendidik ini mencapai 5,5 juta orang.
Jumlah itu sudah termasuk tenaga pendidik di bawah naungan Kementerian Agama dan swasta.
"Itu angkanya sekitar segitu. Kami akan upayakan sebaik mungkin untuk memastikan semua itu terjadi akhir Juni," ucap Nadiem.
Sebagaimana diketahui, vaksinasi Covid-19 tahap kedua bagi tenaga pendidik telah dimulai di SMA 70 Jakarta, Rabu 24 Februari 2021.
Pemerintah menargetkan sasaran vaksinasi Covid-19 tahap kedua mencapai 38.513.446 orang yang terdiri dari 21,5 juta kelompok lanjut usia dan hampir 17 juta petugas pelayanan publik.