Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwopranjono.
Partai Berkarya pimpinan Muchdi Purwopranjono menerima Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya periode 2020-2025 dari Kementerian Hukum dan HAM.
Dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang, SK diterbitkan Kemenkumham pada 30 Juli 2020 dengan Nomor M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2020.
Dengan demikian, terdapat perubahan mendasar di kepengurusan DPP Partai Berkarya.
• Gerindra dan PDI-P Koalisi di Pilkada 2020, Pertanda Duet Prabowo-Puan Maharani di Pilpres 2024?
• Ledakan di Beirut, Lebanon, 50 Tewas dan Ribuan Korban Terluka, Getaran Ledakan Terasa Hingga Siprus
• Drama Korea Start-up Akan Tayang Oktober 2020, Bae Suzy dan Nam Joo Hyuk Jadi Pemeran Utama
Saat ini, posisi Ketua Umum Partai Berkarya dipegang Muchdi Purwopranjono, yang sebelumnya posisi tersebut dipegang Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.
Kemudian, posisi Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang menggantikan Priyo Budi Santoso.
Menurut Badaruddin, pengesahan dari Kemenkumham ini mengakhiri dualisme di Partai Berkarya.
"Tidak ada dualisme dalam kepemimpinan Partai Berkarya, kepengurusan baru hasil Munaslub merangkul semua pihak yang sejalan untuk memperbaiki dan membesarkan partai," kata Badaruddin dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2020).
"Hanya satu kepemimpinan di bawah komando Muchdi Purwopranjono sebagai Ketua Umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal," ujar dia.
• Dua Kendaraan Milik TNI Yang Parkir di Pelabuhan Ikut Rusak Terkena Ledakan di Beirut
• Promo & Diskon HP Agustus 2020 - Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Realme
• Drama Korea Start-up Akan Tayang Oktober 2020, Bae Suzy dan Nam Joo Hyuk Jadi Pemeran Utama
Selain SK pengesahan kepengurusan DPP, Badaruddin mengatakan, pihaknya juga menerima SK tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Berkarya.
Kemenkumham, kata Badaruddin, telah mencabut SK Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2018 tentang AD/ART.
"Sehingga perubahan mendasarnya adalah perubahan logo partai (terlampir lampiran SK Menteri tentang perubahan AD/ART (logo/lambang) dan warna dasar bendera dari kuning menjadi putih)," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Partai Berkarya Kubu Muchdi Terima SK Pengesahan Kepengurusan Kemenkumham