Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, MUARA SABAK - Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) terus mengantisipasi terjadinya karhutla dari dini.
Namun, BPBD mengaku hingga saat ini anggaran penanganan karhutla masih diperjuangkan.
Tidak dipungkiri dampak pandemi Covid-19 saat ini banyak berdampak pada berbagai sektor, termasuk BPBD Tanjabtim.
Dalam persiapan antisipasi sejak dini bencana karhutla pihaknya masih dihantui masalah anggaran.
Dikatakan Kepala BPBD Tanjabtim Jakfar, melalui Kedaruratan dan Logistik, Indra S. Gunawan, hingga saat ini pihaknya masih belum mendapatkan kejelasan terkait anggaran penanganan karhutla.
Namun beberapa langkah telah dicoba, dengan melakukan beberapa pengajuan. Terutama pengajuan melalui perubahan anggaran tahun ini, yang berharap dapat dikabulkan.
"Anggaran pengajuan yang kita ajukan sebesar Rp650 juta di perubahan," ujarnya.
"Pengajuan tadi sudah dinaikkan nota dinas ke bupati untuk dibahas di DPRD. Mudah-mudahan kawan dewan dapat memprioritaskan," tambahnya.
Lanjutnya, dari anggaran tersebut terbilang masih sedikit dan terbatas fungsinya. Tidak semua kebutuhan dapat ditangani dengan anggaran sebesar itu.
"Paling tidak anggaran tadi cukup untuk biaya operasional personel kita di lapangan, biaya transport pemadaman, dan makan mereka," harapnya.
Tidak dipungkiri, minimnya anggaran darurat ini tidak lain karena banyak anggaran yang terpaksa dipangkas ataupun dialihkan untuk penanganan Covid-19. Sehingga sedikit banyak berdampak bagi pelaksanaan kegiatan lainnya.
Dikatakannya, dalam proses penanganan karhutla di lapangan, Satuan Gugus Tugas Penanganan karhutla akan mendirikan 5 posko yang tediri dari 1 posko Induk di Kantor BPBD Tanjabtim, dan 4 posko lapangan tersebar di 4 kecamatan.
"Ke 4 posko tersebut diantaranya di Kecamatan Mendahara Ulu di Desa Pematang Rahim, Kecamatan Dendang di PT. ATGA, Kecamatan Berbak di Manggala Agni dan Kecamatan Sadu di Desa Sungai Sayang," pungkasnya.