Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL - Tim Gugus Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Tanjabbar dinilai tidak memiliki komunikasi intens dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan Covid-19.
Hal ini tampak dari tidak sinkronnya kepastian informasi dari Tim Gugus Covid-19 Provinsi Jambi dengan Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Tanjabbar.
Sementara informasi ini merupakan informasi publik yang perlu diketahui dan tidak perlu di tutup-tutupi. Terlebih ini menyangkut kesehatan semua masyarakat, khususnya Kabupaten Tanjabbar.
Ini mendapat sorotan dari sejumlah anggota DPRD Kabupaten Tanjabbar, di antaranya Syufrayogi Syaiful.
• Sekda Muarojambi Minta RSUD Ahmad Ripin Tingkatkan Fasilitas Ruang Isolasi Covid-19
• Sosok Pria di Postingan Susi Pudjiastuti Jadi Sorotan saat Ajak Warga Makan Ikan Untuk Cegah Corona
• DPD PAN Batanghari Bagi-bagi Sembako di Kecamatan Muara Bulian, Bantu Warga Terdampak Covid-19
Ia menyebutkan, dengan keterlambatan informasi dan kesimpang siuran antara informasi Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjabbar, ini menampakkan tidak ada komunikasi yang baik.
"Tim Gugus Kabupaten Tanjabbar harus sinergi dengan gugus Provinsi Jambi terkait dengan pasien corona. Artinya apa, soal data, soal status pasien, kondisi pasien, apapun itu perlu sinkron. Jangan ada perbedaan informasi, sehingga di masyarakat tidak tersampaikan dengan jelas," terangnya, Rabu (15/4/2020).
Informasi kemarin soal kejelasan status pasien yang dari Provinsi Jambi adalah dari Kabupaten Tanjabbar, sementara dari Kabupaten Tanjabbar belum secara tegas menyatakan benar. Itu menjadi pelajaran untuk kedepannya.
Yogi juga meminta kepada Tim Gugus dengan adanya pasien positif virus corona di Tanjab Barat perlu adanya peningkatan pelaksanan protokol kesehatan di Kabupaten Tanjabbar. Perlu ada langkah-langkah konkrit yang harus cepat di ambil.
"Protokol-protokol kesehatan perlu dimaksimalkan. Hal penting adalah perlu membuat tempat karantina khusus, untuk orang yang dianggap harus di karantina," katanya.
Hal lain yang perlu benar-benar diperhatikan adalah kebutuhan logistik atau bantuan sosial terhadap masyarakat. Anggaran yang ada perlu ditindaklanjuti secara teknis, karena banyak perekonomian masyarakat yang terdampak.
"Ini perlu disegerakan, karena bukan hanya satu dua masyarakat yang ekonominya menurun, tapi banyak. Ini harus benar-benar di data, agar tepat sasaran. Percepat penyaluran, itu yang di butuhkan masyarakat," pungkasnya. (Samsul Bahri)