Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Ketakutan Bupati Bogor Ade Yasin Tak Rela Stadion Pakansari Jadi Tes Massal virus corona.
Baru-baru ini Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan dirinya tidak rela apabila Stadion Pekansari dijadikan lokasi tes massal virus corona ( Covid-19 ).
Menurut Ade Yasin, Stadion Pakansari akan sulit jadi lokasi rapid test secara massal untuk virus corona.
Terlebih, kebijakan itu juga terlalu berisiko tinggi bagi warga Kabupaten Bogor yang jumlahnya mencapai 5,9 juta penduduk.
Pendapat itu Ade Yasin katakan menyusul rencana Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk menggelar tes massal Covid-19 pada 24 atau 25 Maret 2020 di tiga stadion di Jawa Barat.
• Heboh Pengakuan Pasien Diduga Positif Virus Corona: Ruang Isolasi Kotor dan Kamar Mandi Banyak Darah
• Kekhawatiran China Kepada Indonesia Soal Corona, Prabowo Subianto: Mereka Sudah Mengalami Dahsyatnya
• Dunia Heboh Virus Corona, Kim Jong Un Malah Berani Lakukan Anti Main Stream yang Berbahaya Ini!
• Lagi Asik Bulan Madu, Pasangan Ini Kaget Dikabari Ada 37 Tamu Undangan Positif Virus Corona
Ketiga stadion tersebut di antaranya adalah Stadion Patriot Candrabhaga untuk warga Kota/Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, Stadion Pakansari untuk warga Kota/Kabupaten Bogor dan Kota Depok, serta terakhir Stadion Jalak Harupat untuk warga di luar Bogor - Depok - Bekasi.
"Bukan ditolak ya (RK), tetapi setelah kita kaji rasanya saya juga enggak rela gitu ya, Stadion Pakansari jadi lalu lalang (ODP dan PDP) karena kan buat warga kita rawan," kata Ade di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (23/3/2020).
"Sehingga kemarin kami berkeputusan, ya sudah kita masing-masing saja dites di wilayahnya, tidak perlu bersatu dalam satu wilayah (Depok)," bebernya.
Ade menyebut bahwa ia menawarkan konsep lain, yaitu gugus tugas untuk melacak dan mendatangi keberadaan ODP dan lingkar dalam positif sehingga pada saat tes benar-benar tepat sasaran.
"Enggak mau (Pakansari), kita punya konsep lain lah, jadi konsep yang kita terapkan ini karena kita yang paham kondisi Kabupaten Bogor," tegasnya.
"PDP itu kan yang sudah dirawat kalau ODP bisa kita cari dilacak, jadi modelnya menjemput bola untuk yang prioritas ya."
"Terus termasuk tenaga kesehatan juga kan ditempatnya masing-masing," sambung Ade menjelaskan.
Tawarkan Solusi Lain
Ade Yasin lantas menyinggung soal 1.000 alat rapid test yang didatangkan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Ade mengaku, sampai saat ini pihaknya masih menunggu alat pemeriksaan cepat Corona'>Virus Corona baru itu.
Alat rapid test ini rencananya dilaksanakan paling lambat hari Rabu (25/3/2020) guna mendeteksi orang positif atau tidak terjangkit virus Covid-19.
"Belum ada kepastian dapat berapa, tapi semalam saya ditelepon gubernur bahwa kabupaten dapat 1.000 dan tergantung datangnya kapan juga. Jadi testnya paling cepat besok, paling lambat Rabu lah," ujar dia.
Menurutnya, alat rapid test tersebut akan diprioritaskan untuk orang dengan risiko (ODR) seperti paramedis yang terlibat dalam merawat pasien.
Ia menjelaskan, ODR ini merupakan keluarga atau orang yang pernah kontak dengan pasien berstatus orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), maupun pasien positif Covid-19.
"Dari jumlah itu kita prioritaskan dulu untuk yang memang benar-benar urgent, pertama adalah ODR seperti dokter dan perawat pasien," bebernya.
Ade menambahkan, kemudian untuk warga yang berstatus ODP dan PDP juga akan mendapatkan rapid test dan satu lagi lingkar dalam positif virus Covid-19.
Nantinya kata Ade, metode rapid test untuk ODR dan PDP akan dilaksanakan di sejumlah rumah sakit rujukan seperti RSUD Cibinong, Leuwiliang, Ciawi, Cisarua dan Cileungsi.
Sedangkan, untuk ODP dan lingkar dalam positif akan dilakukan dengan metode door to door.
Pemkab juga akan menggratiskan pemeriksaan cepat Corona'>Virus Corona itu kepada warga Kabupaten Bogor jika ada kekurangan dari pihak Pemprov Jabar.
"Pelaksanaan kemungkinan kalau ODP kita bisa door to door ke rumah, dan PDP di RS karena masih dirawat di sana," terangnya.
Ketua DPW Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengakui, jumlah seribu alat rapid test tersebut jauh dari kebutuhan yang ada di Kabupaten Bogor.