Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono enggan debat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal banjir Jakarta.
Sebelumnya Basuki Hadimuljono berbeda pendapat dengan Anies Baswedan soal penanganan banjir Jakarta.
Basuki Hadimuljono pun menilai, metode penanganan banjir, entah normalisasi atau gagasan Anies Baswedan terkait naturalisasi, hanya istilah.
• Ustaz Mukminin Kaget saat Cahaya Senter Menyorot 1 Anak dan 2 Induk Harimau, Posisi Telungkup
Intinya, sungai harus dilebarkan sehingga volume air yang dikirim dari hulu tidak tumpah melebihi batas tanggul sungai.
"Sungai tetap butuh dilebarkan (supaya tidak banjir lagi)," kata Basuki Hadimuljono di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2020).
• Imbas Banjir Jakarta, Muncul Petisi Agar Presiden Jokowi Copot Anies Baswedan 199 Ribu Tandatangan
Banjir di sejumlah daerah Jakarta dan sekitarnya, kata Basuki Hadimuljono , akibat debit air yang terlalu tinggi, terlebih saat musim hujan.
"Pelebaran sungai supaya penampung air lebih banyak," jelas Basuki Hadimuljono.
Basuki Hadimuljono menolak debat yang ditantang Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, terkait metode pengelolaan sungai.
"Saya tidak mau debat. Saya tidak dididik untuk debat," ucap Basuki Hadimuljono lagi.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut penyebab banjir di wilayahnya adalah kiriman air dari daerah lain.
• Nasib Rumah Mewah Yuni Shara Usai Tergenang Banjir Jakarta, Pemiliknya Sempat Tampil Nyentrik
Ia bahkan sempat beradu argumen dengan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, soal penyebab banjir di Jakarta seusai diguyur hujan deras pada malam pergantian tahun 2020.
Keduanya berbeda pendapat saat menyampaikan pernyataan pers di kawasan Monas, setelah memantau dampak banjir melalui udara.
Basuki Hadimuljono menilai banjir terjadi akibat luapan air sungai.
Dari 33 kilometer Kali Ciliwung, baru 16 kilometer yang dinormalisasi.
Menurutnya, luapan air tidak terjadi pada aliran sungai yang dinormalisasi.
"Mohon maaf Bapak Gubernur, selama penyusuran Kali Ciliwung, ternyata sepanjang 33 kilometer itu yang sudah ditangani, dinormalisasi 16 kilometer."
"Di 16 kilometer itu kita lihat insyaallah aman dari luapan," kata Basuki Hadimuljono di Monas, Rabu (1/1/2020).
• VIDEO: Remaja 17 Tahun Hilang Saat Jalan ke Danau Kaco Kerinci
Menurut Basuki Hadimuljono, harus didiskusikan sisa panjang sungai yang belum dinormalisasikan itu.
Termasuk, Kali Pesanggrahan yang menuju Banjir Kanal Timur.
Pihaknya, kata Basuki Hadimuljono, sedang menunggu kesepakatan dengan masyarakat untuk pembebasan lahan yang akan terdampak normalisasi sungai.
"Kami menunggu sekarang kesepakatan dengan masyarakat."
"Alhamdulillah menurut beliau masyarakat sudah diskusi dan insyaallah masyarakat bisa menerima itu, mudah-mudahan bisa kita tangani," tuturnya.
Mendengar pernyataan tersebut, Anies Baswedan yang berada di sebelah Basuki Hadimuljono lalu menyanggahnya.
• Detik-detik Menegangkan KRI Tjiptadi-381 Hadang Kapal China di Perairan Natuna, Ini Kata Mahfud MD
Menurut Gubernur, selama tidak ada pengendalian air yang masuk ke Jakarta, maka upaya apa pun yang dilakukan tidak akan berdampak signifikan.
"Mohon maaf Pak Menteri, saya harus berpandangan karena tadi bapak menyampaikan."
"Jadi, selama air dibiarkan dari selatan masuk ke Jakarta dan tidak ada pengendalian dari selatan."
"Maka apapun yang kita lakukan di pesisir termasuk di Jakarta, tidak akan bisa mengendalikan airnya, " paparnya.
Anies Baswedan mencontohkan wilayah Kampung Melayu yang tetap dilanda banjir pada Maret 2019 lalu, padahal sungai yang ada di sekitarnya sudah dinormalisasi.
"Artinya kuncinya itu ada pada pengendalian air sebelum masuk pada kawasan pesisir," urainya.
Anies Baswedan mengapresiasi keputusan Kementerian PUPR yang membangun 2 bendungan di Bogor, Jawa Barat, untuk mengendalikan air yang masuk ke Jakarta.
Kementerian PUPR membangun Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
• Obat Nyambuk Nyambar Bensin, Lima Ruko, Rumah dan Mobil di Sarolangun Habis Jadi Abu
2 bendungan tersebut diprediksi akan rampung pada 2020.
"Kalau 2 bendungan itu selesai, maka volume air yang masuk ke pesisir bisa dikendalikan."
"Kalau bisa dikendalikan, insyaallah bisa dikendalikan."
"Tapi selama kita membiarkan air mengalir begitu saja, selebar apa pun sungainya, maka volume air itu akan luar biasa."
"Karena makin banyak kawasan yang digunakan untuk perumahan, sehingga air pun mengalir ke sungai," paparnya.
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Menteri PUPR: Mau Naturalisasi Atau Normalisasi, Sungai Tetap Harus Dilebarkan.