Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM- Jika berjalan sesuai dengan rencana, Senin (25/11/2019) Basuki Tjahaja Purnama secara resmi akan ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
Jadwal penetapan ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya.
Penunjukan Ahok sebagai komisaris utama memang banyak menimbulkan kontroversi bahkan sejumlah penolakan.
Namun pihak yang memiliki kewenang untuk menentukan komisaris dan direksi BUMN adalah Menteri BUMN.
Maka, apapun suara yang bersahutan di luar sana, mantan Gubernur DKI Jakarta ini akan segera menduduki posisi barunya dalam waktu dekat ini.
• Daftar Harga Sembako di Jambi Hari Ini 25 November 2019, Harga Cabai Kembali Naik
• SUAMI Digrebek Selingkuh Dengan Mahasiswi, Ibu Rumah Tangga Lapor Polisi
• Presiden Joko Widodo Berduka, Sang Paman Meninggal Dunia di Pesawat Solo-Jakarta
Jika sudah resmi dilantik, Ahok mengemban sejumlah tugas berat sebagai pucuk pimpinan BUMN energi itu.
Bahkan, bisa dibilang tugas ini merupakan pekerjaan rumah dari Pertamina, karena sudah terjadi sejak lama dan belum juga terselesaikan hingga saat ini.
Berantas Mafia Migas
Tugas pertama yang harus segera dilaksanakan adalah memberantas keberadaan mafia migas mulai dari hulu hingga hilir perusahaan.
Hal ini disampaikan oleh Peneliti Alpha Research Database Indonesia Ferdy Hasiman melalui keterangan tertulis, Minggu (24/11/2019).
"Jadi tugas pertama Ahok di Pertamina adalah melakukan operasi pemberantasan mafia migas dari hulu-hilir," kata Ferdy dikutip dari artikel Kompas.com sebelumnya.
• Tanggapi Penolakan Serikat Pekerja Pertamina, Ahok: Gak Tau Saya Lulusan S3 Mako Brimob
• Kabar Duka Keluarga Presiden Jokowi, Panyakit Jantung Meninggal Dalam Pesawat, Dimakamkan Hari Ini
• TAK Peduli Formasi Masih Kosong Pelamar, BKN Pastikan Tutup Pendaftaran CPNS Hari Ini
Keberadaan mafia yang menurut Ferdy sudah memiliki jaringan begitu kuat ini menghambat laju Pertamina sehingga kalah bersaing dengan beragam perusahaan migas luar negeri, misalnya Petronas milik Malaysia.
"Mafia migas adalah kejahatan terbesar terhadap negara. Mafia migas membuat negara ini bergantung pada impor. Mafia tidak menginginkan Dirut Pertamina yang bersih dan menginginkan Dirut yang cenderung kompromistis," ujarnya.
Tuntaskan Kelangkaan BBM
Tugas lain yang juga menanti Ahok disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Partai Gerindra Andre Rosiade.
Andre menyebut Ahok harus menyelesaikan permasalahan kelangkaan BBM yang selama ini masih kerap terjadi di berbagai daerah.
• Dioperasi karena Autoimun, Ashanty Nekat ke Bioskop Nonton Film Frozen II Pakai Selang Nafas
• VIDEO 200 Rumah Hangus saat Kebakaran Pulau Sebuku, Berikut Ini Fakta-faktanya
• SAH! Hari Ini Ahok Terima SK Pengangkatan Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ini Rencana Selanjutnya
• LINK LIVE STREAMING FINAL LIGA 2 2019, Persita Tangerang Vs Persik Kediri, Tonton Pakai HP!
"Di antaranya adalah persoalan distribusi BBM di mana banyak terjadi kelangkaan di daerah," ujar Andre saat ditemui di sela-sela kunjungan kerja di Padang, Sabtu (23/11/2019).
Tidak hanya itu, Andre juga menggarisbawahi pentingnya kemampuan bersaing bagi Pertamina agar tidak kalah dari perusahaan lain yang menjadi rival bisnisnya di dalam negeri.
"Serta menjadikan Pertamina tidak kalah dibandingkan Shell dan Total," lanjut Andre.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jadi Komut Pertamina, Sejumlah PR Menanti untuk Ahok Selesaikan"
Penulis : Luthfia Ayu Azanella
Editor : Resa Eka Ayu Sartika
Ketika Para Tokoh Pertanyakan Pemilihan Ahok Jadi Komut Pertamina
Terpilihnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) memunculkan pro kontra.
Sejumlah politisi menduga terpilihnya Ahok diduga adanya hubungan khusus dengan istana, terlebih jejak rekam mantan Wakil Gubernur Jakarta ini mempunyai kedekatan khusus dengan Presiden Joko Widodo.
Kedekatan dengan Jokowi Salah satu yang menduga hal itu adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Fadli menilai, penunjukan Ahok yang pernah menjadi terpidana kasus penistaan agama bukan karena prestasi atau kemampuannya, melainkan karena faktor pertemanan dengan Jokowi.
"Jadi saya kira mungkin itu refleksi kedalaman hubungan Pak Jokowi dengan Ahok sebagai teman sejati atau teman politik," kata Fadli.
Dijadikannya Ahok sebagai Komut Pertamina juga dapat memunculkan penolakan dari orang-orang yang tidak menyukai Ahok.
"Itu menimbulkan tokoh-tokoh, orang-orang dan masyarakat yang selama ini kontra terhadap Ahok menjadi tidak suka," ujar Fadli.
Menurut dia, masih banyak orang lain yang lebih kompeten mengisi posisi Ahok tersebut.
"Kalau saya menilai, kayak enggak ada orang lain aja gitu, apa sih hebatnya? Menurut saya sih biasa-biasa saja," papar Fadli.
"Kan seharusnya mencari orang profesional, memangnya dia ahli minyak? Dia kan bukan ahli minyak. Hebatnya apa dia di Pertamina," lanjutnya.
Dipertanyakan Rizal Ramli Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli juga mengeluarkan pernyataannya atas terpilihnya Ahok sebagai Komut PT Pertamina.
Menurut dia, masuknya Ahok sebagai pejabat perusahaan BUMN hanya akan menambah masalah baru.
"Saya bingung Pak Jokowi cari masalah baru," kata Rizal.
Rizal menilai, pengangkatan Ahok ini hanya akan menambah kontroversi yang tidak perlu.
Ketidaksetujuan Rizal dikarenakan track record Ahok yang tidak mulus dalam kariernya.
Ia memberi saran, penunjukan bos BUMN dapat dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.
Integritas Ahok Diragukan Menanggapi dijadikannya Ahok sebagai Komut PT Pertamina ini, anggota DPR RI bidang industri, investasi dan persaingan usaha Andre Rosiade mengingatkan Ahok untuk tidak petantang-petenteng.
Selain itu, Andre juga mengingatkan Ahok merubah gaya komunikasinya, untuk tidak berkata kasar dan kotor seperti saat memimpin Jakarta.
"Kita sudah ingatkan Menteri BUMN Erick Thohir, sebelum dilantik Pak Ahok dipanggil dulu. Diingatkan agar tidak petantang-petenteng dan mengubah gaya komunikasinya," kata Andre, Sabtu (23/11/2019).
Kendati begitu, Andre mengakui kewenangan menunjuk komisaris dan direksi BUMN memang berada di tangan Menteri BUMN.
Andre menegaskan, jika Ahok tak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, pihaknya di Komisi VI DPR RI akan meminta ke Menteri BUMN Erick Thohir untuk dipecat.
"Kalau tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, kita rekomendasikan yang bersangkutan dipecat," tutur dia.
Ia menambahkan, banyak tugas yang harus dibenahi dan diawasi Ahok sebagai Komut PT Pertamina.
Ahok dituntut mengawasi kinerja Pertamina agar mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, salah satunya distribusi BBM yang di beberapa daerah terjadi kelangkaan dan menjadikan Pertamina tidak kalah dengan Shell dan Total.
Andre menyampaikan, pihaknya meragukan integritas Ahok, namun pihaknya menghormati keputusan tersebut.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ketika Para Tokoh Pertanyakan Pemilihan Ahok Jadi Komut Pertamina"
Penulis : Mela Arnani
Editor : Resa Eka Ayu Sartika