Baca tanpa iklan
Menariknya, musyawarah itu juga dihadiri dua orang tokoh copet dari Palembang sebagai peninjau.
Tak ada catatan tentang apa-apa saja hasil musyawarah unik tersebut.
Namun, tampaknya copet-copet itu mencoba untuk menciptakan cara-cara baru dalam dunia percopetan dan berusaha agar pembagian daerah tetap dipatuhi.
Pembagian itu mengingat akhir-akhir itu banyak terjadi pencopetan oleh pencopet dari kota lain beroperasi di daerah yang bukan wilayah operasinya.
Sampai ke telinga polisi
Apakah polisi tidak mengetahui kabar musyawarah itu?
Musyawarah itu dilaksanakan diam-diam dan sukses tanpa diketahui pihak berwajib hingga selesai, namun kabarnya kemudian sampai juga ke telinga pihak berwajib.
Kabarnya, polisi mengingatkan agar masyarakat mengingatkan kewaspadaan untuk menghadapi aksi-aksi copet pada 1977.
Musyawarah itu tampaknya benar-benar efektif dan berhasil. Tercatat bahwa di tahun itu, aksi pencopetan memang menggila.
Bahkan hingga sekelas Menteri Pertahanan dan Keamanan sampai harus turun tangan ikut memerangi gerakan para copet ini.
Website sejarahri.com juga menuliskan kolom-kolom media disesaki oleh aksi-aksi copet yang oleh mereka disebut "bandit".
Oleh karena itu, pada 24 Mei 1977 disebutkan Menhankam/Pangab Jenderal M Panggabean ‘pun menaruh perhatian terhadap meningkatnya aksi pencopetan di Ibu Kota Jakarta.
Saat itu, Menhankam mengeluarkan instruksi mengenai perlunya terus-menerus melakukan telaah strategis, memperkirakan gangguan-gangguan yang timbul, serta langkah-langkah untuk menghadapinya.
Namun, aksi pencopetan terus meresahkan dan sangat menggaggu ketertiban umum.
Pada 8 Juni 1977, dikeluarkanlah instruksi untuk memberantas copet oleh Menhankam, Jenderal Panggabean, kepada Kapolri, Jenderal (Pol) Widodo Budidarmo.