Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Pemkot Cimahi akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan bagi PNS yang ikut aksi people power di Jakarta.
Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna meminta masyarakat Kota Cimahi agar menghormati hasil Pemilu 2019 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ia mengimbau masyarakat tidak mudah terprovokasi aksi people power di Jakarta, Rabu (22/5/2019).
"Masyarakat jangan sampai terprovokasi apalagi hingga ikut aksi ke Jakarta yang bisa merugikan," ujarnya saat ditemui di sela Operasi Pasar Murah (OPM) di Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Selasa (21/5/2019).
Ia menyebut ada kanal resmi untuk menggugat hasil Pemilu 2019 tersebut yakni ke Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi (MK).
"Sehingga masyarakat tidak perlu untuk ikut serta dalam aksi di Jakarta," katanya.
Selain masyarakat, Ajay M Priatna juga melarang ASN Pemkot Cimahi untuk ikut dalam aksi tersebut.
Apabila ada ASN yang terlibat, pihaknya tak segan untuk menerapkan sanksi tegas.
"Kami melarang ASN terlibat kegiatan seperti itu. Tidak boleh, apabila ada yang ikut ke Jakarta saya akan langsung pecat," katanya.
Ia mengatakan, pemecatan tersebut merupakan sanksi berat yang bisa diberikan kepada ASN karena dalam pelaksanaan Pemilu 2019, ASN harus netral.
"Banyak hal yang harus diselesaikan, ngapain ikut aksi ke Jakarta. Sejauh ini saya tidak menemukan jajaran ASN yang ikut aksi politik," ucapnya.
Oleh karena itu pihaknya mengingatkan agar ASN Pemkot Cimahi tidak ikut terprovokasi dan terlibat dalam aksi people power tersebut.
Ajakan People Power Menyesatkan
Menyikapi maraknya ajakan untuk melakukan aksi "people power", Bupati Sarolangun Cek Endra, secara tegas menyatakan menolak aksi tersebut
Ia menolak gerakan people power karena, ajakan people power merupakan ajakan yang menyesatkan dan dihimbau masyarakat jangan sampai terprovokasi.