Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM- Komunikasi Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dengan capres Joko Widodo semakin intens.
Wakil Ketua TKN Jokowi -Maruf Abdul Kadir Karding mengatakan, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan tengah mencairkan komunikasi antara PAN dengan kubu Jokowi-Maruf.
Komunikasi juga demi menyelamatkan institusi PAN dalam konteks politik. Komunikasi itu, dilakukan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada Jokowi.
Menurut informasi yang diterima Karding, pada pertemuan itu, Zulkifli meminta kepada Jokowi agar PAN dapat mengisi posisi di pimpinan DPR atau MPR.
"PAN memang membuka komunikasi ke Pak Jokowi lewat Pak Zul dan yang saya tahu, dari informasi yang saya peroleh di Istana itu ada permintaan pada Pak Jokowi agar PAN mendapatkan bagian pimpinan DPR atau MPR," ujar Karding saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (30/4/2019).
Sementara itu, ucap Karding, Bara Hasibuan berusaha untuk obyektif secara politik. Yakni dengan menjalin komunikasi dengan kubu Jokowi-Ma'ruf.
"Dan yang paling penting bahwa membangun komunikasi itu penting saat dinamika politik agak hangat seperti sekarang ini," tutur Karding.
Komunikasi yang dijalin PAN, menurut Karding, hal yang wajar dalam perpolitikan tanah air. "Mencairkan itu penting dan misalkannya PAN seperti itu tak ada masalah wajar dalam politik. Boleh dibangun komunikasi," ujar Karding.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin ingin membangun pemerintahan yang kuat dan efektif. Diutarakan Hasto merespon soal isu PAN melobi Jokowi untuk kursi pimpinan DPR atau MPR.
"Jadi kita ingin membangun konfigurasi pemerintahan yang kuat dan efektif di mana MPR juga mengemban tugas yang sangat penting," kata Hasto.
Menurut Hasto, komunikasi antara PAN dan kubu Jokowi-Ma'ruf terus dijalin. Namun, belum diketahui kepastian PAN akan bergabung bersama pemerintahan.
"Apakah nanti ada rekomposisi dari pimpinan dewan dan MPR sesuai dengan konfigurasi politik yang baru. Di mana koalisi Indonesia kerja mendapatkan 60,7 persen kursi di DPR, itu nanti akan dilakukan proses penjajakan dialog," ujar Hasto.
Yang terpenting, ucap Hasto, pertemuan antara Jokowi dengan Ketua Umum PAN merupakan hal yang positif. "Semua untuk komitmen membangun Indonesia yang satu, Indonesia yang maju," tutur Hasto.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin, Johnny G Plate menilai koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah mulai retak setelah Pemilu Presiden 2019. Hal itu terlihat dari adanya lobi Ketua Umum Partai Amanat NAsional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) kepada Jokowi untuk memperoleh kursi pimpinan MPR dan DPR RI pada periode 2019-2024.
"Koalisi 02 itu, koalisi yang sudah mulai retak. Dalam arti positif ya, bukan negatif," ujar Johnny.
Dia menilai, keinginan PAN berada di pemerintahan itu adalah realistis. Apalagi jika PAN melihat posisi kemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin berdasarkan hitung cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana data masuk sudah lebih dari 50 persen.
"Melihat potensi kemenangan di 01. Perhitungan real count sudah lebih dari 50 persen. Dan kemenangan itu dua digit, susah dikejar. Mereka akan realistis melihatnya," jelasnya.
Bantah
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno membantah bahwa partainya melakukan lobi ke Jokowi untuk mendapatkan jatah pimpinan MPR. "Kita tidak pernah minta apa-apa ke beliau," ujar Eddy.
Lagi pula menurut Eddy sangat tidak mungkin,ketua umumnya, Zulkifli Hasan melakukan lobi politik dalam acara kenegaraan.
Sebelumnya berita sinyalemen akan bergabungnya PAN ke koalisi Jokowi muncul setelah Zulkifli Hasan duduk satu meja dengan Jokowi usai pelantikan Gubernur Maluku di Istana Negara beberapa waktu lalu.
"Rasanya tidak mungkin membahas hal yang strategis dan penting dalam forum kenegaraan dan dihadiri undangan banyak," katanya.
Saat ditanya apakah ada pembahasan khusus dari Zulkifli Hasan membahas pertemuan dengan Jokowi, Eddy menjawab singkat. Ia hanya mengatakan belum mendengar kabar tersebut. "Saya belum dengar perkembangan tersebut," pungkasnya.
Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan bahwa PAN saat ini masih solid berada dalam Koalisi Adil dan Makmur. Pernyataan Andre tersebut merespon klaim Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Abdul Kadir Karding bahwa ada komunikasi dari PAN kepada Jokowi.
Apalagi menurut Andre, Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais telah menegaskan tetap berada pada koalisi Adil dan Makmur. "Bahkan Jumat kemarin, kami masih bersama-sama merayakan milad Amien Rais," katanya.
Andre mengaku belum bisa mempercayai pernyataan adanya Komunikasi dari PAN kepada Jokowi karena hanya keluar dari mulut Wakil Ketua TKN, Abdul Kadir Karding. Ia baru percaya adanya komunikasi bila diucapkan oleh pelaku komunikasi atau lobi tersebut.
"Kecuali kalau komunikasi itu keluar dari Pak Zulkifli dan Pak Jokowi," pungkasnya.
Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ahmad Riza Patria membantah rekan koalisinya, PAN meminta jatah pimpinan DPR atau MPR.
Hal itu menyusul terungkapnya isi pertemuan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu. Zulkifli disebut melobi Presiden Jokowi untuk mengamankan kursi pimpinan DPR atau MPR. "Kalau informasi minta jatah setahu saya tidak begitu," katanya.
Menurut Riza, tak etis apabila saat ini membicarakan jatah dalam politik. Mengingat, kini proses rekapitulasi suara hasil pemilu sedang berlangsung.
"Saya tidak pernah mendengar pembicaraan terkait minta jatah, sekarang bukan saatnya minta jatah, kita tahu ini kan masih proses penghitungan suara," tegasnya.
Namun, dirinya enggan menanggapi terlalu jauh terkait kabar tersebut. Karena menurutnya, hal itu merupakan sikap dan keputusan dari internal partai masing-masing.
"Jadi saya rasa tidak ya tapi silakan dikonfirmasi dicek ulang tapi sejauh yang saya ketahui tidak ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu (minta jatah pimpinan DPR atau MPR)," pungkasnya.
PKS Yakin PAN Tidak Keluar
Terpisah, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan bahwa setiap partai memiliki hak untuk melakukan komunikasi politik dengan siapapun. "Tiap partai punya hak komunikasi dengan pihak lain," kata Mardani.
Meskipun demikian Mardani yakin PAN akan tetap solid bersama koalisi Adil dan Makmur. PAN selama ini telah menunjukkan komitmennya berada dalam koalisi.
"Tetap yakin PAN akan bersama koalisi Adil Makmur. PAN selama ini bersama partai koalisi lain sudah menunjukkan komitmen kuat pada Koalisi Adil Makmur," katanya.
Ketika ditanya kemungkinan PKS membuka komunikasi dengan kubu Jokowi-Ma'ruf, Mardani mengatakan bahwa tugas PKS adalah mengawasi dan menilai pemerintah. "Tugas kami mengawasi dan memberi penilaian pada pemerintah. Dengan cara krearif dan sesuai zamannya," pungkasnya.
Kepala Divisi Advokasi dan Bidang Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menjelaskan Partai Amanat Nasional (PAN) bisa dinilai mengkhianati perjuangan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno apabila benar ingin bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin.
"PAN bisa kita sebut mengkhianati perjuangan yang sedang dilakukan oleh BPN. Tapi itu kalau betul," ujar Ferdinand Hutahaean.
Meskipun memang dia akui, itu merupakan hak politik dari PAN. Namun yang jelas, lanjut Ferdinand kurang elok, jika Zulkifli Hasan melakukan lobi-lobi jabatan demikian. Apalagi di sela pertarungan pemilu belum selesai.
"Ini kan masih proses perhitungan. Kan belum selesai," ujarnya.
Bila itu benar, imbuh dia, maka sangat disayangkan sikap PAN yang seakan sudah mengakui kemenangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin di sela proses perhitungan suara Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 masih berlangsung. "Kalau sudah melakukan lobi-lobi ke Jokowi, berarti PAN sudah mengakui bahwa Jokowi sebagai pemenang pemilu presiden," tegasnya.