Baca tanpa iklan
Harus diakui, TNI AD turut memengaruhi wajah politik RI, terutama pada era Orde Baru, saat kepemimpinan militer waktu itu dinamai Angkatan Bersenjata RI (ABRI, di dalamnya termasuk Polri), terhegemoni oleh AD.
Pada perang kemerdekaan RI, Panglima TKR (cikal bakal TNI), yakni Jenderal Sudirman, tampil bersama Tan Malaka dalam Persatuan Perjuangan, Januari 1946, menentang perundingan dengan Belanda jika pemerintah kolonial tidak mengakui kemerdekaan RI terlebih dahulu.
"Lebih baik kita diatom (dibom atom) daripada merdeka kurang dari 100 persen," kata Sudirman dalam pidato Persatuan Perjuangan yang membuat heboh.
Sejarah mencatat perang kemerdekaan RI (1945-1949) yang dimotori perjuangan senjata dan diplomasi internasional RI memenangi konflik yang diakhiri dengan Pengakuan Kedaulatan pada Desember 1949.
Sejarawan Belanda dari Nederlands Instituut Voor Militaire Historie, Anselm J van der Peet, dalam berbagai wawancara di Den Haag, Belanda, dan di Jakarta mengatakan, komandan AL Belanda di Hindia Belanda ketika itu, Laksamana Muda Albertus S Pinke, bersikeras memperkuat armada laut dan mengepung RI yang sedang berjuang membebaskan diri dengan menutup lautan. ( TRIBUNWIKI)
Komandan tertinggi militer Belanda, Jenderal Simon H Spoor, justru memilih memperkuat kekuatan darat.
"Indonesia bisa terus menerobos blokade laut dan Belanda kalah," kata Van der Peet mengingatkan pentingnya maritim dalam perang di Nusantara.
Selanjutnya, wajah kepemimpinan TNI didominasi AD yang sejak 1950-an mendominasi beragam badan usaha yang diambil alih dari Belanda.
Menurut sejarawan alumnus Universitas Diponegoro, Semarang, Bonnie Triyana, badan-badan usaha itu dijadikan sarana memperkaya pundi pribadi pejabat AD.
"Pada era Soekarno ada semacam jabatan panglima, tetapi tiang matra militer dan Angkatan Kepolisian memiliki menteri sendiri yang punya kewenangan. Baru pada Orde Baru kekuasaan dipegang TNI AD sesuai hasil Seminar Angkatan Darat 1966 di Bandung yang menegaskan Dwi Fungsi," kata Bonnie.
Kekuasaan TNI AD dimulai ketika Soeharto menjadi Pejabat Presiden RI pada 1967 yang sekaligus merangkap pada 1968-1973 menjadi Panglima ABRI, kini TNI.
Lalu, pada 1974-1978, Panglima ABRI dijabat Jenderal M Pangabean.
Selanjutnya, Jenderal M Jusuf yang dikenal lurus dan jujur menjadi Panglima TNI pada 1978-1983.
Setelah itu Jenderal L Benny Moerdani menjadi Panglima TNI pada 1983-1988.
Memasuki era 1990-an, Jenderal Try Sutrisno menjadi Panglima TNI pada 1988-1993.
Jenderal Edi Sudrajat menjadi Panglima TNI dalam waktu singkat, 1993-1993