Baca tanpa iklan
Terungkap Maksud Rombongan Dubes Uni Eropa Kunjungi Markas Pemenangan Prabowo Sandi, Ternyata
TRIBUNJAMBI.COM - Markas tim pemenangan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno dikunjungi rombongan duta besar dari Uni Eropa.
Baru terungkap tujuan sebenarnya rombongan Dubes ini mengunjungi sekretariat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandi.
Sehari setelah Debat Capres 17 Januari 2019, Djoko Santoso Ketua BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) menerima kunjungan duta besar negara-negara anggota Uni Eropa di kantor sekretariat BPN, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2019).
Namun di media sosial yang beredar kehadiran rombongan Dubes Uni Eropa ini adalah pertanda baik alias kode keras bagi pasangan Prabowo Sandi.
Baca: Cukup Ustadz, Video Detik-detik Fadli Zon Dicecar Santri Soal Prabowo, Pembawa Acara Kewalahan
Baca: Serangan Jokowi Soal Ratna Sarumpaet, Cukup Telak, Ini Kata Pengamat Bahasa Tubuh Lihat Prabowo
Baca: Pertimbangan Presiden Jokowi Bebaskan Abu Bakar Baasyir, Ini Reaksi Kubu Prabowo
Delegasi tamu dipimpin oleh Duta Besar Uni Eropa, H.E. Vincent Guerend.
Turut hadir dalam rombongan tersebut, sejumlah duta besar negara-negara Uni Eropa seperti Rumania, Inggris, Slovakia, Belanda, Italia, Denmark, Hungaria, Belgia, Spanyol, Swedia, Czechnya, Perancis, Portugal, Jerman, Finlandia, dan Irlandia.
Anggota Dewan Pengarah BPB Fadli Zon mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya membahas sejumlah hal, salah satunya potensi kecurangan pada Pemilu 2019.
"Kami menyampaikan concern kami bahwa ada potensi kecurangan pemilu, belajar dari di masa lalu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).
Menurut Fadli, BPN menyampaikan adanya potensi kecurangan pemilu lantaran daftar pemilih tetap (DPT) Pilpres 2019 tidak akurat.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan hingga saat ini terdapat potensi DPT yang ganda, invalid dan manipulatif.
"Kita sampaikan juga concern kita itu," kata Fadli.
Di sisi lain, lanjut Fadli, BPN juga berharap agar dalam Pemilu 2019 terdapat lebih banyak observer atau pemantau internasional.
"Dari sisi BPN juga kami mengharapkan agar lebih banyak observer yang datang dari dunia internasional," tutur Fadli.
Baca: Video Viral Siswi Berkelahi Rebutan Pacar, Gegara Cinta Segitiga Murid SMP dan SMK Ini Cakar-cakaran
Baca: Andika Eks Kangen Band Bilang Cuma Sandiwara Usai Ditendang Ayu Ting Ting Karena Pegang Betisnya
Baca: Penampilan Cewek Ini Aduhai, Ternyata Air Putih Ampuh Turunkan Berat Badan: Begini Caranya
Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo dan sejumlah pimpinan BPN lainnya
Fadli Zon mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, para dubes mengonfirmasi beberapa hal terkait isu ekonomi dan politik.
"Mereka melakukan konfirmasi, cek dan banyak beberapa hal yang ditanyakan oleh mereka soal ekonomi, soal politik, ada kurang lebih hampir 2,5 jam lah," ujar Fadli.
Salah satu hal yang dikonfirmasi oleh para dubes yakni pernyataan Prabowo soal wacana menaikkan tax ratio atau rasio pajak pada saat debat pertama Pilpres, Kamis (17/1/2019).
Menurut Fadli, sejumlah pemberitaan media asing keliru dalam menyebutkan rencana Prabowo jika terpilih pada Pilpres 2019.
Ia mengatakan, pemberitaan media asing menulis bahwa Prabowo akan menaikkan tax rate atau persentase pajak.
Padahal, kata Fadli, tax ratio dan tax rate merupakan dua hal yang berbeda.
Ia menegaskan, yang dimaksud Prabowo adalah menaikkan atau meningkatkan penerimaan pajak, dari sekitar 10 persen menjadi 16 persen.
"Karena mereka kan banyak sumber-sumbernya itu dari koran berbahasa Inggris tapi salah menyebutkan. Misalnya kemarin waktu debat itu dikatakan Pak Prabowo akan menaikan tax ratio, tapi seolah-olah ditulis sebagai tax rate, itu beda sekali," kata Fadli.
"Pak Prabowo tidak pernah menaikkan pajak, tapi rasio peningkatan pajak menjadi 16 (persen), yang sekarang itu 10 (persen). Itu beda sekali. Ini yang menurut saya menimbulkan kesalahpahaman," tuturnya.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengklaim bahwa maraknya korupsi di Indonesia dikarenakan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) terbilang kecil.
Karena itu, Prabowo berjanji akan menaikkan rasio pajak, sehingga gaji ASN dapat ditingkatkan.
"Kita tingkatkan tax ratio yang sekarang berada 10 persen bahkan lebih rendah, saya akan kembalikan ke 16 (persen) tax ratio," ujar Prabowo, dalam debat pertama Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) malam.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bertemu Dubes Uni Eropa, BPN Prabowo-Sandiaga Bahas Potensi Kecurangan Pemilu" dan "Temui BPN, Dubes Uni Eropa Konfirmasi Pernyataan Prabowo soal Tax Ratio"
Baca: King Kobra 6 Meter Teror Warga, Tegak di Depan Pintu Rumah yang Terjadi Kemudian Malah Sepert ini
Baca: Dulu Dicampakkan, Kini Buah Ceplukan Diburu, Harganya Selangit: Ini Khasiatnya
Artikel ini telah tayang di tribun-medan.com dengan judul TERUNGKAP Tujuan Rombongan Dubes Uni Eropa Kunjungi Sekretariat BPN Prabowo Sandi, ternyata . . .