Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Data soal kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia diungkapkan berbeda oleh wakil ketua DPR RI, Fahri Hamzah.
Terkait data tersebut Fahri Hamzah kemudian membadingkannya.
Data pertama yang dilampirkan Fahri Hamzah adalah berdasarkan pernyataan pemerintah.
Fahri Hamzah mencantumkan data pembanding berupa hasil rapat komisi VII DPR RI.
Menurut data yang dilampirkan Fahri Hamzah, pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa pihaknya sudah menenadatangani kesepakatan dengan PT Freeport Indonesia pada Kamis (27/9/2018).
Baca: Ahmad Dhani Ditetapkan Jadi Tersangka, Polisi Kirimi Kantor Imigrasi Status Cekal
Baca: Ketika Indonesia Memilih Keluar dari IMF di Tahun 1965 Karena Soekarno Berang Atas Pernyataan ini
Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia resmi memiliki 51% saham PT Freeport Indonesia atau menjadi pemegang saham mayoritas.
"Ini sudah selesai, selebihnya tinggal masalah administrasi saja," kata Menteri ESDM Ignasius Jonan usai menjadi saksi penandatanganan kesepakatan tersebut.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin serta Direktur Freeport McMoran Richard Adkerson turut menghadiri kesepakatan ini.
Penandatanganan ini disaksikan oleh Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Akan tetapi, kini Fahri Hamzah mempertanyakan kembali jika memndaingkan dengan data kedua yang ia punya.
Baca: Berawal dari Lukisan, Soekarno Sampai Klepek-klepek Saat Tahu Sosok Asli Wanita yang Dilukis itu
Dalam captionnya, Fahri Hamzah pun menanyakan siapa yang sebenarnya benar dan siapa yang hoax.
Dalam data pembanding kedua, Fahri Hamzah menyertakan beberapa lampiran singkat mengenai hasil Rapat Dengar Pendapat (RPD) komisi VII DPR RI.
Tertulis dalam kop, yaitu 'Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Direktur Utama PT Inalum (Persero), dan Direktur Utama PT Freeport Indonesia.'
Rapat komisi VII DPR RI ini sudah dilaksanakan pada Rabu, 17 Oktober 2018.
Dalam rapat tersebut juga tertulis beberapa pejabat pemerintah yang disebutkan dalam kop hadir di acara rapat.
Diantaranya Bambang Gatot Ariyono selaku Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Budi Gunadi Sadikin selaku Direktur Utama PT Inalum (persero) dan Direktur PT Freeport Indonesia.
Ada 50 anggota komisi VII DPR RI yang juga ikut hadir dalam rapat.
Baca: Berlangsung Seru, Ini Link Live Streaming Persib Bandung Vs Persebaya Surabaya Liga 1 2018
Baca: Berlangsung Seru, Ini Link Live Streaming Persib Bandung Vs Persebaya Surabaya Liga 1 2018
Lantas, Fahri Hamzah pun memberikan tanda lingkaran merah di dalam kesimpulan surat hasil rapat.
Dalam lingkaran merah tersebut menyebutkan bahwa divestasi atau pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia masih belum terelisasi.
"Komisi VII DPR RI mendapatkan penjelasan bahwa divestasi saham PT Freeport Indonesia masih belum teralisasi,
untuk itu Komisi VII DPR RI meminta kepada pejabat tinggi terkait agar memberikan pernyataan yang benar kepada rakyat mengenai proses divestasi saham PT Freeport Indonesia," demikian salah satu kesimpulan dalam rapat tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Fahri Hamzah menuliskan cuitannya di Twitter pribadinya yang telah terverifikasi, Jumat (19/10/2018).
Baca: Rini Puspitawati, Pengemudi Cantik CR-V Maut di Sarangan Akhirnya Meninggal Dunia
"Bandingkan dua fakta ini:
1. Pernyataan pemerintah;https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/ekonomi/read/2018/09/27/170856726/sah-pemerintah-ri-kuasai-51-persen-saham-freeport-indonesia …
2. Kesimpulan rapat komisi 7 @DPR_RI dengan Dirjen Minerba, Inalum dan Freeport.
Siapa yg benar?
Siapa yg HOAX?," tulis Fahri Hamzah.
Menanggapi kabar tersebut, pantauan TribunnewsBogor.com mengungkap data lebih lanjut.
Dilansir dari TribunnewsBogor.com, ternyata pelunasan divestasi atau pengambilalihan saham 51% PT Freeport Indonesia ini akan dibayar lunas akhir Desember ini.
Pelunasan pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia ini akan dilakukan oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Persero.
Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan Inalum memang ditugasi untuk menyelesaikan divestasi 51% saham PTFI.
Baca: Ajang Cari Bakat Bintang Radio, Pemenang Akan Wakili Jambi di Tingkat Nasional
Baca: Ahmad Dhani Ditetapkan Jadi Tersangka, Polisi Kirimi Kantor Imigrasi Status Cekal
Akan tetapi, sejak September 2018, PT Inalum belum juga melakukan pembayaran divestasi atau pengambilalihan saham.
Menurut Budi, Budi mengatakan, Inalum akan membayar transaksi dengan Freeport McMoran dan Rio Tinto di akhir tahun 2018.
"Rencana jadwal itu tahun ini bisa selesai bulan Desember dengan FCX dan Rio Tinto," elas Budi di Gedung DPR/MPR, Rabu (17/10/2019).
Molornya pembayaran ini karena finalisasi pendanaan diproyeksi selesai pada bulan November.
Sehingga transaksi baru siap pada bulan Desember 2018.
"Ada persiapan asministrasi, yang perlu dilakukan PTFI termasuk perubahan AD/ART, pengumuman transkasi, izin-izin terhadap beberapa regulator di beberapa negara dunia. Diharapkan 2018 akhir transaksi bisa selesai," imbuh Budi.
Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com dengan judul Temukan Data Berbeda Saham di PT Freeport Indonesia, Fahri Hamzah Singgung Soal Hoaks, http://bogor.tribunnews.com/2018/10/20/temukan-data-berbeda-saham-di-pt-freeport-indonesia-fahri-hamzah-singgung-soal-hoaks?page=all.
Penulis: Uyun
Editor: Yudhi Maulana Aditama