Ketika Indonesia Memilih Keluar dari IMF di Tahun 1965 Karena Soekarno Berang Atas Pernyataan ini

IMF (International Monetary Fund) atau Dana Moneter Internasional didesain sebagai suatu bank sentral internasional.

Editor: Andreas Eko Prasetyo
Presiden Soekarno 

TRIBUNJAMBI.COM - IMF (International Monetary Fund) atau Dana Moneter Internasional didesain sebagai suatu bank sentral internasional.

Dibentuk pada 1944 dan kemudian diresmikan tahun 1945, IMF dapat memberikan bantuan kepada negara yang membutuhkan bantuan ekonomi.

Tak terkecuali bagi Indonesia.

Baca: Berawal dari Lukisan, Soekarno Sampai Klepek-klepek Saat Tahu Sosok Asli Wanita yang Dilukis itu

Keanggotaan Indonesia di IMF sendiri didapatkan secara tidak langsung, meski nantinya tak menghindari momen Indonesia keluar dari IMF.

Hal itu dikarenakan Indonesia bergabung dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 28 September 1950.

Saat itu, aturan main menyatakan bahwa negara yang menjadi anggota PBB akan secara otomatis menjadi anggota di IMF dan Bank Dunia.

Sementara keanggotaan Indonesia di PBB sendiri adalah hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949-1950.

Konferensi Meja Bundar, 23 Agustus 1949
Konferensi Meja Bundar, 23 Agustus 1949 (Kompas)

Sebuah pengakuan kemerdekaan Indonesia pertama kalinya oleh pemerintah kolonial Belanda.

Pengakuan kemerdekaan ini didapat setelah pemerintah Indonesia mau menanggung beban utang.

Kemudian sejak 1950, Indonesia seketika memiliki utang utang luar negeri warisan Hindia Belanda senilai 4 miliar dollar AS dan utang luar negeri baru senilai 3,8 miliar dollar AS.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia inilah, Indonesia yang berada di bawah pimpinan Soekarno jelas mengalami masalah ekonomi pascaperang kemerdekaan.

Baca: Tips Rabhita Rahma Mengatur Uang, Bikin Daftar Barang yang Ingin Dibeli

Baca: Rini Puspitawati, Pengemudi Cantik CR-V Maut di Sarangan Akhirnya Meninggal Dunia

Persis pada Agustus 1956, Indonesia pun kemudian memperoleh pinjaman dari IMF sebesar US$55 juta.

Dalam suasana Perang Dingin dan dengan Gerakan Non Blok yang Indonesia anut, isu terkait arah pemerintahan yang akan cenderung memihak kanan kapitalis atau kiri komunis tetap berada dalam posisi stabil.

Namun, bukanlah hal rahasia lagi jika AS melalui IMF berusaha 'membujuk' Indonesia agar bergabung mendukung kekuatan blok barat AS.

Pada Mei 1963, Pemerintah bersama tim dari IMF menyusun program stabilitas ekonomi dan diikuti dengan Deklarasi Ekonomi (Dekon).

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved