Lima Instansi Ini Masih Sangat Sedikit Didaftari Pelamar CPNS 2018, Padahal Sudah H-3

TRIBUNJAMBI.COM - Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2018 dilaksanakan secara online hingga 15 Oktober mendatang.

Adapun, pendaftaran dilakukan di situs resmi milik Badan Kepagawaian Negara (BKN), yaitu sscn.bkn.go.id.

Baca: 8 Jam Coba Lolos dari Lumpur Petobo, 6 Wanita Ini Saksikan Kepala dengan Tubuh yang Tenggelam

Baca: Tak Perlu Bingung, Ada Beragam Menu Nusantara di Gending Sriwijaya

Sebelumnya, pelamar yang telah mendaftarkan akun di situs SSCN mencapai lebih dari 4 juta orang.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi instansi pusat nomor satu favorit pelamar. Kemenkumham telah didaftari lebih dari 400.000 orang.

Persaingan di CPNS kali ini akan semakin ketat. Hal tersebut tampak dari perbandingan total formasi yang tersedia dengan jumlah pelamar.

Meski begitu, ada juga sejumlah instansi yang relatif minim peminat.

Berdasarkan informasi yang diterima Kompas.com dari BKN, per Jumat (12/10/2018) pukul 16.00 WIB, berikut lima instansi pusat yang paling sedikit didaftari oleh pelamar CPNS 2018.

Baca: Suami Ovi Sovianti Tak Tertarik Bentuk Tubuh Istrinya, Pakar: Pria Memang Tak Peduli

Baca: Selena Gomez, Mantan Kekasih Justin Bieber Masuk Rehabilitasi Mental, Gara-gara Pernikahan?

1. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Jumlah pelamar di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebanyak 575 orang. Pada CPNS 2018, instansi ini mengalokasikan sebanyak 21 formasi yang terbagi menjadi delapan jabatan.

Total 21 formasi ini terdiri dari dua formasi lulusan terbaik, satu formasi putra/putri Papua dan Papua Barat, serta 18 formasi umum.

Baca: Khabib Nurmagomedov Niat Gabung ke WWE, Ternyata ini Beda WWE dan UFC yang Miliki Bayaran Besar

2. Badan Informasi Geospasial

Pelamar CPNS 2018 yang memilih mengikuti seleksi di Badan Informasi Geospasial sebanyak 545 orang.

Badan Informasi Geospasial menyediakan 50 formasi yang terdiri dari lima formasi cumlaude, satu formasi disabilitas, 43 formasi umum, serta satu formasi putra/putri Papua dan Papua Barat.

3. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Sebanyak 497 orang memilih Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.