Baca tanpa iklan
Laporan Waratwan Tribun Jambi, Fadly
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI -Mulai, Rabu (26/9) sampai 15 hari ke depan, pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di seluruh Indonesia mulai dibuka.
Husairi, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi mengatakan, pendaftaran akan dilakukan serentak melalui website yang sudah disediakan oleh BKN.
"Kita sedang mempersiapkan untuk tes. Disamping aturan baku yang sudah ditetapkan oleh pusat. Seperti umur, IPK dan sebagainya," jelasnya, Selasa (25/9).
Ia berharap, jaringan tetap normal tanpa kendala. "Mudah-mudahan tidak down meskipun besok itu pasti sangat banyak orang yang membuka untuk mendaftar," katanya.
Sementara itu, untuk pelaksanaan tes sendiri menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang dilaksanakan di dua wilayah, yakni Kota Jambi dan Kabupaten Bungo.
Husairi mengatakan, pelaksanaannya pada bulan Oktober mendatang. "Untuk Pemprov dilaksanakan di UPT BKN, tepatnya berada di depan Lapas," katanya.
Ia mengatakan, Pemprov Jambi saat ini sudah menyediakan 55 unit komputer untuk pelaksanaan seleksi tersebut. Namun dia mengharapkan ketersediaan komputer bisa mencapai 150 unit.
Sehingga dalam satu hari, bisa dilaksanakan test untuk kurang lebih 1000 orang, dan dalam satu hari, bisa dilaksanakan lima sesi test.
"Kalau sehari bisa test 1000 orang, pelaksanaan akan memakan waktu selama 30 hari, Karena kita perkirakan, pelamaran bisa mencapai 30 ribuan orang, baik untuk CPNS Pemprov maupun untuk kabupaten dan kota," ucapnya.
Ia mengatakan, dalam satu sesi test tersebut, akan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Setelah satu sesi berakhir, maka ada waktu istirahat lima sampai 10 menit untuk dilaksanakan test bagi sesi kedua. "Pelaksanaannya dari pagi hingga sore," jelasnya.
Menurutnya, Pemprov Jambi mengalami kendala dengan anggaran. Karena pada awalnya, BKN menyebutkan bahwa semua biaya ditanggung oleh BKN.
Sementara Pemerintah Daerah hanya menfasilitasi tempat saja. Namun, berdasarkan surat yang diterima oleh BKD baru-baru ini, BKN tidak menanggung segala kebutuhan melainkan hanya meminjamkan ruangan di UPT BKN itu saja, dan kebutuhan komputer, pengaman serta segala kebutuhan selama tes dibebankan kepada daerah.
Ini menjadi persoalan daerah yang tidak menganggarkan penuh untuk CPNS ini, pihaknya hanya menganggarkan Rp 40 juta untuk sewa komputer dan itu tak cukup.
"Kami ajukan lagi di perubahan sebesar Rp 250 juta untuk menutupi segala kebutuhan pelaksanaan CPNS tahun 2018 ini. Karena kita juga harus membiayai pengamanan, kemudian segala kebutuhan selama pelaksanaan tes nanti," tutupnya.